REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Lucky Hakim menyatakan tidak setuju dengan wacana Presiden Joko Widodo yang ingin memanfaatkan dana haji Indonesia untuk mempercepat pembangunan di tanah air. Anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan dana tersebut merupakan milik umat.
"Atas nama pribadi saya tidak setuju, dan sebagai anggota DPR tidak setuju," ujar Lucky Hakim, kemarin.
Menurutnya pemerintah sudah seharusnya melakukan diskusi terlebih dahulu dengan DPR sebagai perwakilan rakyat.
Ia mengatakan, dana haji berbeda dengan dana yang berasal dari pajak dimana pemerintah memiliki hak untuk melakukan pengelolaan. Namun untuk dana haji, masyarakat mengamanatkan uang tersebut ke pemerintah untuk haji.
"Jika negara lain melakukan hal itu, tetapi kita tidak bicara negara lain, kita bicara Indonesia. Tidak ada sesuatu hal yang pasti," kata dia.
"Kalau dikatakan bahwa pasti untung bangun jalan tol dan pelabuhan, kalau tidak untung siapa yang mau nombokin? Masa umat nggak jadi berangkat haji gara-gara uangnya dipakai?," tambah Lucky.
Ia pun berharap wacana ini dibatalkan.
"Biarkanlah dana haji untuk haji biar umat meras tengan, tidak was-was uangnya dipakai ke hal yang lain," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
