REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Sinkronisasi kembali hadir di Balai Kota untuk memaparkan visi dan misi kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan beberapa anggota dewan. Pemaparan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.
Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said mengatakan pemaparan visi dan misi merupakan suatu batu pijakan yang baik dalam proses tim sinkronisasi. Dua pekan lalu, Sudirman mengatakan, tim sinkronisasi fokus pada diskusi untuk menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2018 (RKPD 2018).
"Hari ini mulai proses yang lebih strategis yaitu menyiapkan RPJMD dan saya bersyukur karena seluruh pihak sangat antusias, sangat positif baik eksekutif, legislatif dan sejumlah BUMD juga hadir menjadi saksi menjadi bagian dari proses membangun kebersamaan, karena program yang baik dibangun melalui kebersamaan," ujar Sudirman di Balai Kota, Jumat (2/6).
Sudirman menekankan hal ini merupakan proses legitimasi yang memang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Permendagri tersebut menyaratkan janji kampanye calon kepala daerah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Kemudian ada permen khusus tahun 2017 nomor 32 yang memberi guidance untuk penyusunan RKPD. Jadi proses ini berjalan dengan baik sesudah ini kita menjalani diskusi pendalaman per tema. Tadi Ibu Bapeda sudah menyusun per tema kami juga sudah menyiapkan tema-tema nanti kita sinkronkan semuanya mungkin itu penjelasan tadi," kata Sudirman.
Sudirman selanjutnya mengatakan sejauh ini tidak ada program milik gubernur dan wakil gubernur terpilih yang tidak memiliki wadah. Jadi seluruh program yang masuk dalam program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Sudirman mengatakan, sebetulnya sebagian dari seluruh kegiatan Pemprov DKI Jakarta.
"Jadi tinggal dicari rumahnya saja nanti kontennya akan kita diskusikan di sesi-sesi yang akan datang mulai minggu depan," katanya.
Sisi lain, Sudirman Said mengatakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi tujuan utama pada tahun pertama kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur terpilih.
"WTP itu kan salah satu aspek ya. Salah satu ukuran dari bagaimana kita mengelola keuangan daerah dan kita ingin bersama-sama dengan seluruh aparat mencapai WTP itu karena sebenarnya kalau dilihat item yang membuat kualifikasi sehingga tidak WTP itu bisa dikerjakan gitu. Tapi, tadi perlu kerja sama dengan semua pihak, perlu budaya kerja yang baik, perlu transparansi dan Insya Allah akan bisa kita capai," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
