Sabtu 01 Apr 2017 13:20 WIB

Jabar 'Diperebutkan' demi Kepentingan Politik Jangka Panjang

BKLDK Jabar menggelar diskusi politik dan keagamaan
Foto: Dokumentasi BKLDK Jabar
BKLDK Jabar menggelar diskusi politik dan keagamaan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gerakan Mahasiswa Pembebasan Kota Bandung menggelar diskusi publik dialogika bertajuk “Jabar Satu dan Upaya Integrasi Kekuatan Politik Untuk Mengukuhkan Agenda Liberalisasi”. Apalagi, saat ini, Provinsi Jabar menjadi salah satu daerah yang 'diperebutkan'demi kepentingan poltik jangka panjang oleh partai poltik di Tanah Air.

Bertempat di Pendopo UNPAD dipatiukur, diskusi ini dihadiri beberapa pemateri diantaranya Adiyana Slamet MSi (Pengamat Komunikasi Politik), Ipank Fatin A (Muslim Analyze Institute), Dr Julian Sigit SPd M ESy (Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UPI), dan Firmansyah (Gerakan Mahasiswa Pembebasan Jawa Barat). Tak terkecuali mahasiswa dari berbagai kampus turut memadati agenda dialogika bulan ini.

Adiyana Slamet menuturkan, bahwa persoalan Pilgub Jabar adalah lebih pada fokus informasi politik yang diterima oleh masyarakat. Dalam arti seberapa besar basis pengetahuan politik masyarakat. "Jika basis ini lepas, maka tindakan rutin yang biasa dilakukan oleh kaum elit dalam mengeksploitasi suara masyarakat terus terjadi," katanya, dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Sabtu (1/4).

Hal ini dapat disaksikan tatkala setiap pilkada dilakukan, iming-iming mendapatkan bantuan atau money politics terus terjadi. Hal ini berimplikasi tidak beraninya masyarakat dalam menggugat tindakan-tindakan yang mengkhianati visi yang dibawanya.

"Termasuk juga hal yang menjadi pertimbangan adalah apakah visi tersebut sesuai dengan basic need masyarkat atau tidak sebagai bagian integral tanggung-jawab pemerintah," ujar dia.

Menyoal Basic Need ini tampak jelas dipaparkan oleh Julian Sigit. Berdasarkan data Jabar memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi (5,88 persen) dan gini rasio yang tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi (5,18) dan gini rasio nasional. Namun demikian, hal ini, tidak selaras dengan ketimpangan ekonomi yang justru semakin lebar.

Inilah yang menunjukan problem kebijakan pemerintah selama ini tidak memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Ditambah dengan proyek-proyek infrastruktur yang tidak berpihak kepada pemenuhan masyarakat. Tantangan inilah yang harus dijawab oleh pemimpin Jabar mendatang, dengan harapan masyarakat Jabar akan kesejahteraan itu," ujarnya.

Sedangkan Ipank Fatin menganalisa, bahwa terlepas dari carut marutnya realitas Jabar akibat berbagai kebijakan yang tidak mengamini kebutuhan masyarakatnya, secara strategisitas politik Jabar menjawab prospek RI 1 dimana Jabar 1 sebagai jembatan menuju ke sana. Menurutnya, Strategisitas tersebut terwujud dari beberapa hal yang diantaranya dari sisi kekuatan SDA, Kekuatan SDM pemilih, Kekuatan Ekonomi dan kekuatan Geografis dimana jabar sebagai buffer Jakarta.

"Inilah Jabar yang akan diperebutkan berbagai pihak untuk diamankan demi kepentingan politik jangka panjang,"kata Ipank. Namun demikian, realitas politik dengan dukungan sponsor tertentu dan berimplikasi kepada politik transaksional telah mengarahkan segala visi partai dan figur-figur yang diusung mengarah keberpihakan kepada sponsor tersebut yang tampak dari kebijakan-kebijakan merusak dan memberikan bahaya bagi Warga jawa barat.

Disitulah Firmansyah membenarkan akan minimnya informasi politik yang dituangkan kepada warga Jabar adalah wujud gagalnya partai politik dalam melakukan pencerdasan politik. Peran partai justru berkutat pada lingkaran setan yang hanya mengejar birahi kekuasaan semata.

Sementara tatkala kekuasaan telah diraih, kebijakan yang ada tidaklah memenuhi kebutuhan masyarakat namun memihak kepada kelompok-kelompok pemodal. Hal ini, dapat dilihat dengan sederhana pembangunan dikota Bandung oleh Ridwan Kamil yang tidak memerhatikan dampak bagi Warga Bandung seperti pembangunan kereta cepat, bangunan-bangunan komersil yang abai dengan lingkungan, laha-lahan hijau yang didirikan bangunan dan sebagainya.

"Kondisi ini akan menunjukan prospek Jabar kepada arah Liberalisasi dengan partai dan figur-figur seperti itu. Maka dari itu, mesti ada upaya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat beserta konsepsi terutama Ideologi Islam sebagai solusi komprehensif yang mampu menjawab tantangan-tantangan Jabar mendatang," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement