REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berpeluang mengelola tanah terlantar untuk kepentingan umat. Kesempatan itu bisa didapat jika ormas mengajukan permohonan sesuai dengan prosedur yang ada.
"Untuk keperluan itu ormas Islam bisa menghubungi dan menjalin kerja sama dengan jajaran Kementerian Agraria," kata Mantan Dirjen Penataan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Doddy Imron, Selasa (21/3).
Hal itu dikemukakan Doddy dalam ceramahnya pada acara Rapat Kerja (Raker) Badan Koordinasi Mubalig Indonesia (Bakomubin). Kegiatan Berlangsung di Jakarta tiga hari, 19-21 Maret. Selain Doddy, pimpinan Majelis Al Afaf Tebet, Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf ikut memberikan presentasi dalam Raker.
Sebagaimana rilis yang dikeluarkan panitia Raker Bakomubin, Doddy yang juga staf Ahli Menteri Agraria mengatakan, Ormas dapat bekerja sama dengan BPN dalam mengelola tanah yang terlantar sehingga menjadi produktif dan bermanfaat utuk umat. Doddy juga mengingatkan tanah wakaf diperluas kegunaannya.
"Itu diutarakan ketika melakukan ikrar wakaf, yakni tanah wakaf bukan hanya sebatas untuk pembangunan masjid saja," katanya.
Bakomubin yang berdiri pada 1996 bertujuan mendidik mubalig-mubalig yang handal. Ketua SC, Yanuar Amnur mengatakan, rapat kerja kali ini bertujuannya sebagai wujud konsolidasi kepengurusan.
Sementara, Sekretaris Majelis Syuro DPP Bakomubin, KH. Tatang Natsir mengatakan, kelahiran Bakomubin sebagai jawaban atas munculnya kembali PKI. "Ini jawaban untuk membentengi umat dari pengaruh munculnya kembali gerakan PKI," kata Tatang.
Ketua DPP Bakomubin, Deddy Ismatullah dalam sambutannya mengatakan pentingnya semangat berjamaah dalam menjalankan roda organisasi mubalig itu. Di dalam Bakomubin sebutnya, semua unsur harus melepas baju organisasinya dan bergabung dalam wadah Bakomubin.
"Apakah itu NU, Muhammadiyah, Persis, Al Washliyah, Al Irsyad, Mathlaul Anwar dan sebagainya, bersatu dan bersinergi ntuk memajukan umat, bangsa, dan negara," kata Ismatullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
