REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Kemanusiaan untuk Myanmar akan membangun pasar perdamaian di Rakhine State, Myanmar sebagai sarana rekonsiliasi. Untuk membangun pasar perdamaian ini, aliansi tersebut sudah melakukan kerja sama dan komunikasi dengan sejumlah NGO lokal.
Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Manajemen Center Rahmawati Husein mengatakan, aliansi tersebut telah diterima oleh Pemerintah Myanmar dan juga Pemerintah Rakhine State. Bahkan, mereka juga diantar untuk memberikan bantuan secara langsung di sejumlah tempat penampungan.
"Jadi artinya pemerintah lokal juga sudah percaya dan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk Mynamar," ujar Rahmawati di Istana Wakil Presiden, Jumat (17/3).
Rahmawati menjelaskan, pasar perdamaian yang akan dibangun nantinya memiliki konsep yang sama seperti pasar perdamaian yang pernah dikembangkan di Poso. Menurutnya, pasar merupakan sarana yang netral dan menjadi tempat bagi semua orang untuk berkumpul, bertransaksi, dan berkomunikasi tanpa menaruh kecurigaan.
Aliansi tersebut, tidak akan langsung membangun pasar secara fisik namun memperkuat pasar yang sudah eksisting namun masih minim interaksi. Sebab, karakteristik pasar-pasar di Myanmar yakni terpisah antara pasar khusus komunitas budha dengan pasar khusus komunitas muslim. Rahmawati menjelaskan, nantinya akan dipilih daerah-daerah yang netral, misalnya tidak di dalam camp namun di pinggiran camp supaya bisa diterima oleh semua orang.
"Kita sudah survey disana dan sudah assessment kira-kira daerah mana, serta terus mencari organisasi lokal yang bisa bekerja sama dengan kita," kata Rahmawati.
Dana yang digunakan untuk membangun pemberdayaan komunitas tersebut berasal dari dana masyarakat yang sudah terkumpul sebanyak 1 juta dolar AS untuk tahun pertama. Selain memberdayakan komunitas masyarakat melalui pasar, aliansi ini juga akan melakukan program lain yakni pendidikan melalui pelatihan guru dan pembelian peralatan sekolah. Kemudian ada pula program pemberian pelayanan kesehatan yakni memberikan pelatihan bagi tenaga medis.
Menurut Rahmawati, penguatan kapasitas melalui pemberdayaan ini sangat penting, apalagi Indonesia memiliki pengalaman untuk menangani konflik. Tak hanya itu, Indonesia juga mempunyai keanekaragaman masyarakat yang dapat hidup secara berdampingan dengan menjunjung nilai toleransi. "Bertoleransi ini kan pengalaman kita yang banyak di Indonesia, ini yang kita sampaikan kepada pak wakil presiden," ujar Rahmawati.
Sementara itu, Direktur PKPU Tomy Hendrajati mengatakan, ada salah satu titik yang berdekatan yakni antara komunitas muslim dan komunitas budha ada di wilayah perbatasan. Letaknya dekat dengaan Sittwe University dan memungkinkan untuk dibuat perbatasan camp-nya. Menurut Tomy, berdasarkan survey yang dilakukan, komunitas muslim banyak di daerah-daerah pertanian sedangkan komunitas budha banyak bergerak di sektor perdagangan.
"Sehingga mereka bisa transaksi, ada barter karena kalau urusan perut tidak akan membedakan agama kan," ujar Tomy.
Pemberdayaan melalui pasar perdamaian tersebut mengedepankan pendekatan inklusif agar tidak terjadi resistensi yang tinggi. Aliansi ini merupakan gabungan dari 15 organisasi maupun lembaga lintas agama yang memiliki tujuan sama yakni kemanusiaan, di antaranya Muhammadiyah, PKPU, NU, Rumah Zakat, Dompet Duafa, dan Walubi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
