REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Sunyoto Usman, meminta pemerintah untuk tidak berlebihan dalam memasuki ranah sebuah agama. Hal itu menanggapi pendataan ulama yang dilakukan pihak Mabes Polri, khususnya Polda Jawa Timur pada pekan lalu.
Sunyoto menjelaskan, dakwah adalah persoalan internal umat Islam. Negara hanya bisa bertindak sebagai pemberi saran agar komunikasi antarulama juga banyak mendukung agenda-agenda kebangsaan.
“(Dakwah) ini ranah yang berbeda. Tidak ada pelanggaran apa-apa. Ini kan soal komunikasi yang mungkin akhir-akhir ini para tokoh menyampaikannya (dakwah) dengan cukup keras. Tapi kan tidak semuanya. Jangan digeneralisasi. (Ulama) yang menyejukkan masih banyak, saya kira,” kata Sunyoto Usman saat dihubungi, Senin (6/2).
Karena itu, lanjut dia, pemerintah bisa semakin menggiatkan pendekatan terhadap figur-figur ulama yang reputasinya nasional serta dihormati arus utama umat Islam. Kemudian, mereka dapat diminta untuk memberi arahan kepada para pengikutnya. Misalnya dengan menyampaikan konten dakwah yang menyejukkan di tengah situasi kebangsaan terkini.
Bila pendekatan demikian dilakukan, lanjut Sunyoto, potensi keresahan umat Islam dapat diminimalkan. Sebab, alat-alat kekuasaan negara tidak menyentuh langsung urusan internal kaum Muslimin.
“Dekati kiai-kiai yang sepuh serta punya reputasi nasional, agar (mereka) memberikan contoh ceramah atau khotbah yang sejuk. Sebab, kalau mereka yang di atas justru memberikan (konten) yang ‘panas’, itu ya akan ditiru,” ujar dia.
“Kalau ulama yang betul-betul, maka segera mengikuti. Kecuali yang punya tujuan-tujuan politik. Itu lain perkara. Tidak bisa kemudian dibuat generalisasi. Di Jogja, misalnya, yang sejuk banyak," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
