REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok menegaskan relokasi dengan pemberian rumah susun sewa (Rusunawa) tetap menjadi solusi bagi para warga yang terkena penggusuran. Ahok tetap memastikan tak diperkenankan siapa pun tinggal di atas tanah negara.
Padahal, menurut Ahok dengan memberikan uang kerahiman langsung sebenarnya lebih mudah dan menguntungkan dirinya. Sebab untuk membangun satu unit rusun memerlukan dana sebesar Rp 300 juta. Ahok tetap menjadikan rusunawa sebagai solusi penggusuran.
"Kalau saya bagi Rp 50 juta per-KK senang tidak? Senang. Tapi rakyat ini lari ke mana? Dia bisa aja cari sungai lagi, balik lagi. Dulu pakai kardus, dapat Rp 50 juta jadi beton," kata Ahok saat kampanye blusukan di Jalan Anggrek, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Senin (6/2).
Dengan pernyataan tetap melakukan penggusuran, Pejawat itu juga mengaku tak takut akan menurunkan elektabilitasnya. "Pokoknya, saya tidak mau kasih kerohiman. Karena kami bantu uang kuliah, sembako, rusun itu duit ikasih ke dia (langsung). Kalau ada masyarakat bawah hasut gak usah pilih saya gak peduli," tegasnya.
Meskipun berkeras melakukan penggusuran, mantan bupati Belitung Timur itu pun tak menampik akan adanya gesekan dengan warga saat merelokasi warga ke rusunawa. Ini karena warga yang biasanya tinggal di atas tanah negara tanpa bayar, lalu pindah ke rusunawa dan harus mengeluarkan biaya setiap bulannya.
"Sekarang (tinggal tanah negara) tidak kena sewa, rusun kena sewa. Ada orang yang punya apartemen pun kena biaya pemeliharaan, tapi masyarakat gak biasa. Pasti mereka menuntut hak sertifikat untuk milik, Ini pasti akan tabrakan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
