REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat militer dan intelijen, Mardigu Wawiek Prabowo mengatakan, penangguhan kerja sama militer dengan Australia yang dilakukan Panglima TNI dinilai sebagai langkah yang harus dilakukan untuk mengingatkan Australia. "Harus itu (ditangguhkan). Itu hanya bentuk (protes) karena kita sering dikerjai Australia dalam tanda petik," kata Mardigu saat dihubungi, Kamis (5/1).
Ia menjelaskan, negara asing biasanya mengganggu Indonesia dengan mengangkat isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan, pasukan militer, kata dia, bertindak atas nama negara. Karena itu, melalui masalah-masalah HAM, militer Indonesia sering kali diserang.
"Australia paling sering menyasar kita soal HAM. Dari dulu seperti ini. Coba lihat headline berita-berita mereka selalu menyerang kita. Saya setuju dengan tindakan panglima," ucapnya.
Penangguhan kerja sama militer ini dapat dilakukan hingga Australia dapat merubah sikap mereka kepada Indonesia. Lebih lanjut, terkait nasib bantuan dana keamanan dari Australia, Mardigu mengatakan justru bantuan dana tersebut diberikan kepada pemerintah Indonesia agar Australia terhindar dari masalah keamanan seperti terorisme.
"Selama ini Australia memberikan bantuan supaya teroris ada di Indonesia, supaya imigran tetap tertahan di Indonesia. Supaya ground field-nya ada di Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
