Ahad 30 Oct 2016 15:02 WIB

Politikus PDIP Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi

Dedy Djamaluddin Malik saat seminar terbuka gelar doktor
Foto: joko sadewo
Dedy Djamaluddin Malik saat seminar terbuka gelar doktor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDi Perjuangan Dedy Djamaluddin Malik berhasil meraih gelar doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Sahid Jakarta. Dedy berhasil mempertahankan tesisnya yang berjudul ‘Defisit Demokrasi Deliberatif di Ruang Publik’.

Dalam tesisnya Deddy melakukan analisis tindakan sosial Habermas dalam Debat Capres-Cawapres di Forum Diskusi Politik di Kompas.Com. Sidang Terbuka Promosi Doktor Bidang Ilmu Komunikasi untuk Dedy dilakukan Sabtu (29/10).

Setelah melakukan penelitian dan analisis, Dedy menyebutkan bahwa wacana politik di ruang publik forum diskusi Debat Capres-Cawapres 2014 telah didominasi aktor-aktor politik, yakni kelompok partisan yang mewakili kepentingan dan ideologi yang bertarung dalam Pilpres 2014.

“Topik yang diangkat para peserta diskusi tidak seluruhnya mengikuti tema-tema yang ditentukan KPU. Ini menunjukkan bahwa konstruksi wacana politik debat, lebih dipengaruhi oleh kepentingan para peserta diskusi,” kata Dedy.

Debat Capres-Cawapres 2014 di forum kompas.com telah menimbulkan pro-kontra di kalangan peserta diskusi, dengan dominasi wacana politikyang cenderung tidak etis dan menonjolkan aspek negatif dari capres. Dari aspek sincerity, forum diskusi lebih didominasi oleh pernyataan-pernyataan yang mengandung muatan emosional-ekspresif, dengan ungkapan-ungkapan yang hiperbola, metafora, dan ironi.

“Bahwa aspek rightness dari forum diskusi lebih didominasi oleh hubungan subyek-objek, yang mengandaikan pihak lain sebagai alat dan objek persuasi, bukan sebagai kawan,” jelas Dedy.

Secara umum, Deddy menjelaskan dalam tesisnya ini, ia menunjukkan defisit demokrasi Indonesia telah melahirkan perlawanan melalui media baru. Bentuknya protes, respon spontan dari netizen yang merepresentasikan aspirasi dari bawah terhadap kondisi sosial politik yang tengah berlangsung. Secara politik agregatif, media baru ini mampu memberi input bagi penentu kebijakan. Namun secara kultur politik, Dedy melihat belum mampu menunjukkan rasionalitas deliberatif, sehingga media baru pun mengalami defisit demokrasi deliberatif.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement