REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, belum ada perkembangan yang signifikan yang dilakukan selama pemerintahanya. Masih banyak persoalan yang belum di selesaikan selama pemerintahan ini terutama persoalan pendidikan.
Ketua Umum PB Pelajar Islam Indonesia (PII) Munawar Khalil menilai, Pendidikan di Indonesia belum memenuhi standar pendidikan internasional. Terutama dalam hal kurikulum, perangkat belajar mengajar, kompetensi guru terutama kekurangan guru, serta daerah pesisir yang terzhalimi baik dari fisik maupun non fisik.
"Hal ini mengusik kami dari (PII) untuk menggugat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dengan melakukan simposium bersama elemen mahasiswa dan aksi bersama di depan istana untuk menyampaikan tuntutan kami ujar," kata Khalil, dalam keterangan persnya, Jumat (21/10).
Khalil mendesak, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk segera mengevaluasi kinerja pemerintahan terutama persoalan pendidikan. Dalam Simposium Nasional yang di selenggarakan pada 19 oktober tersebut, lahir beberapa 'Manifesto Pelajar Mahasiswa Indonesia'.
Manifesto tersebut adalah pertama, mendorong pembangunan nasional yang merata dengan memperhatikan daerah terpencil dan terdepan serta mengutamakan pendayagunaan sumber daya dalam negeri.
Kedua, mendesak pengembangan industri pangan strategis demi terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia. "Serta mendorong penguatan industri dalam negeri yang berorientasi nilai tambah di segala sektor. Reformasi BUMN agar menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi nasional," katanya.
PII juga meminta pemerintah mewujudkan kemandirian energi, kembangkan energi terbarukan, dan hentikan ekspor bahan material mentah dari bumi Indonesia. Hentikan proyek reklamasi yang mengganggu keseimbangan ekologi dan sosial.
Lalu perkuat industri pertahanan dalam negeri, mendorong konsep pertahanan dan keamanan berbasis human security, menolak wacana kembalinya dwi fungsi TNI, ciptakan aparat keamanan yang professional.
Kelima, menciptakan pendidikan berkualitas dan aplikatif yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mencetak sumber daya manusia indonesia yang berkarakter, dan berdaya saing global
Selain itu, PII berharap, pemerintah membangun solidaritas nasional, guna menghadapi ancaman budaya yang merusak nilai nilai pancasila. Dan mendorong kebijakan pemerintah yang pro rakyat miskin, untuk menekan kesenjangan ekonomi agar tercipta keadilan sosial dan stabilitas di masyarakat.
Delapan, menolak praktik penegakan hukum yang tebang pilih dan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan, serta menuntut segera diselesaikannya kasus-kasus besar yang jalan ditempat.
Mereka juga menunut pengelolaan pemerintahan berbasis good governance dan clean government. Dan menolak segala bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan politik Indonesia.
Adapun lembaga organisasi yang terlibat di dalam Simposium Pelajar Mahasiswa Nasional yaitu PII-HMI-PMII-PMKRI-GMKI-KAMMI-IMM-HIKMAHBUDHI-KMHDI-HIMMAH-LMND.
Ikuti Whatsapp Channel Republika