REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar (PG) Setya Novanto mengemukakan munculnya kembali calon tunggal pada pemilihan gubernur (pilgub) 2017 bukan karena kegagalan kaderisasi pada partai politik (parpol).
Munculnya fenomena tersebut dinilai karena parpol menghitung untung dan rugi jika mengajukan calon. Di sisi lain, parpol menyadari ada kandidat yang memang popularitasnya sangat tinggi yang tidak bisa dikejar calon lain.
"Bukan kegagalan kaderisasi. Kalau ada yang memang popularitasnya tinggi dan tidak bisa dilawan oleh siapa pun, ya lebih baik dukung saja. Apalagi kalau hampir semua parpol mendukungnya," kata Novanto, Jumat (30/9).
Novanto menyebut kehadiran calon tunggal tidak melanggar undang-undang. Pasalnya dalam aturan terbaru pemihan kepala daerah (pilkada), meski hanya muncul satu calon, pilkada tetap dilakukan. Hal itu dilakukan dengan mencontreng calon yang ada atau menyatakan tidak setuju terhadapnya. Model itu seperti dalam pelaksanaan referendum yang hanya memilih setuju atau tidak setuju.
Menurut mantan Ketua DPR ini, calon tunggal sebagai suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi yang mengandalkan suara terbanyak. Dalam sistem tersebut, yang elektabilitas dan popularitas tinggi yang dipilih rakyat.
Di sisi lain, kata dia, demokrasi yang dijalankan sekarang masih berbiaya tinggi. Ongkos politiknya sangat mahal. Dalam kondisi tersebut, parpol tentu tidak mau buang-buang uang untuk calon yang elektabilitas rendah.
"Semua parpol saya yakin ingin mengajukan calonnya. Kaderisasi tiap parpol berjalan. Tetapi demokrasi biaya tinggi juga patut diperhitungkan," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada pilkada 2017 nanti, ada delapan daerah yang memiliki calon tunggal atau hanya memiliki satu calon. Kejadian serupa pernah terjadi pada pilkada 2015 lalu. Namun pada pilkada 2015, belum boleh ada calon tunggal. Karena itu, waktu pendaftaran diperpanjang hingga akhirnya muncul dua calon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
