REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta pemerintah menindak tegas negara-negara Pasifik yang melakukan tindakan provokatif dengan menyerukan kebebasan bagi Provinsi Papua Barat. Pemerintah dirasa sudah sewajarnya mengirimkan nota peringatan kepada semua negara tersebut.
"Bahkan jika perlu, para Duta Besar negara itu dipanggil oleh Presiden untuk menjelaskan pernyataan tersebut," kata Wakil Ketua ICMI, Priyo Budi Santoso di Jakarya, Rabu (29/9).
Priyo menduga, ada misi politik terselubung dibalik pernyataan provokatif tersebut. Salah satunya adalah agar PBB melihat buruk, lalu mendukung kemerdekaan Papua Barat seperti yang diinginkan beberapa negara. Atas hal itu, Priyo mengingatkan, agar keamanan di perbatasan Papua Barat semakin ditingkatkan.
"Lagipula, menurut wakil Indonesia di PBB saat itu, Nara Masista Rakhmatia, tak ada agenda pembahasan mengenai Papua Barat, karena saat itu agenda yang dibahas adalah soal tujuan pembangunan berkelanjutan dan respons global terhadap perubahan iklim. Patut dipertanyakan, apa motivasi mereka memunculkan masalah Papua Barat dalam forum tersebut," ucap Priyo.
Laporan itu, kata Priyo, jelas bermotif politik yang dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi tersebut (Papua Barat dan Papua). Apalagi, kelompok separatis tersebut telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan melakukan serangan teror bersenjata.
"Jadi, sikap mereka sangat jelas telah melanggar Piagam PBB dengan mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya,” ucap Priyo.
Seperti diketahui, negara-negara di Kepulauan Pasifik terang-terangan mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Negara-negara itu di forum PBB menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.
Ada enam negara yang menyerukan kebebasan bagi Papua Barat, yakni Kepualauan Pasifik-Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island, dan Tuvalu. Mereka dengan blak-blakan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
