REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menilai pengambilalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat merugikan dunia pendidikan di wilayah setempat.
"Saya sudah mengakomodasi aspirasi yang disampaikan guru-guru SMA/SMK yang merasa resah dengan kebijakan itu," katanya di Bekasi, Kamis (9/6).
Menurut dia, para guru SMA/SMK meminta agar Pemkot Bekasi ikut memperjuangkan nasib mereka jika wacana pengambilalihan oleh Pemprov Jabar terealisasi.
Nasib yang dikhawatirkan para tenaga pengajar tersebut menyangkut kesejahteraan. Sebab saat ini Pemkot Bekasi telah mengucurkan tunjangan daerah sebesar Rp 2 juta untuk para guru.
"Sementara daerah lain di Jabar hanya sekitar Rp 750 ribu sehingga wajar mereka mengkhawatirkan kesejahteraan mereka akan menurun jika pengambilalihan terjadi," katanya.
Selain itu, para siswanya pun akan mengalami kesulitan, sebab selama ini Pemkot Bekasi telah mampu menggelontorkan subsidi sebesar Rp 170 ribu per siswa.
Sementara jika diambil alih Pemprov Jabar, kata dia, kemampuannya hanya Rp 26 ribu per siswa. "Akhirnya guru dan siswa sama-sama dipersulit. Saya khawatir ini akan menganggu stabilitas belajang mengajar siswa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
