REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Stevy Maradona
Harga sejumlah komoditas sembako oterus merangkak naik, tak terkecuali harga daging. Mengatasi itu, pada Senin (6/6), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran No 511.1/2041/SJ terkait Stabilitas Harga dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Lewat surat ini, Mendagri memerintahkan kepala daerah untuk mengawasi harga daging dan beberapa kebutuhan pokok.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo memang masih belum bisa menjinakkan harga daging sapi. Sejak awal memerintah hingga kini, harga daging sapi tetap bertengger di atas Rp 100 ribu. Namun, bukan cuma pemerintahan Jokowi saja yang kewalahan. Harga daging sapi sudah jadi masalah di akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2012-2013.
Saat ini harga daging sapi di pasar tradisional per kilogramnya berkisar Rp 120 ribu. Pemerintah ingin harga jual daging itu turun ke Rp 80 ribu. Mendagri Tjahjo mengatakan, di beberapa daerah harga daging sapi sudah Rp 160 ribu per kilogram. Level kenaikannya pun di atas ambang normal 10-12 persen, kini 15-30 persen.
Tjahjo menegaskan kondisi harga demikian membuat Presiden Jokowi resah. Pemerintah menganggap kenaikan hingga 30 persen itu cukup drastis dan sudah membahayakan kondisi pasar. Bila pemerintah sampai perlu menyatakan dirinya resah dan membahayakan kondisi pasar, bagaimana dengan rakyatnya?
Pemerintah sudah mengimpor daging sapi beku dan sudah masuk ke pasar, dengan harga Rp 80 ribu sampai Rp 90 ribu. Daging ini diimpor dari Australia oleh BUMN. Strategi membanjiri pasar dengan daging beku, kemudian berharap harga daging sapi kering bisa perlahan menurun sejauh ini belum membuahkan hasil.
Pekan lalu, Kepala Bareskrim Mabes Polri yang baru Irjen Ari Dono Sukmanto, menebar ancaman kepada kartel daging sapi. Kabareskrim mengincar dan akan menindak tegas spekulan harga daging sapi yang mengerek harga ke posisi seperti ini.
Tahun lalu, kabareskrim Irjen Budi Waseso bahkan sudah menggerebek peternakan sapi dan berjanji menindak kartel daging. Namun hingga dia digeser menjadi kepala BNN, kartel daging itu tetap tak tersentuh hukum.
Presiden juga sudah berkali-kali rapat khusus soal daging. Ada empat komoditas yang harus diperhatikan harganya, yaitu daging sapi, minyak goreng, bawang merah, dan beras. Presiden juga memanggil Mentan Amran Sulaiman, Senin untuk mendapat penjelasan lagi soal harga.
Pada 26 April lalu, dalam rapat kabinet terbatas membahas persiapan Lebaran, Presiden memberi penekanan khusus kepada harga sembako ini. Presiden ingin hal-hal yang sudah jadi rutinitas naik tiap Lebaran, kali ini dijungkirbalikkan oleh pemerintah. Dalam artian harga sembako saat Ramadhan dan Lebaran harus bisa diturunkan.
Sampai akhirnya pada Senin kemarin pemerintah merasa perlu melibatkan kepala daerah. Kepala daerah harus meminta Bulog untuk melakukan operasi pasar bila harga daging sapi di daerahnya tak normal.
Masalahnya, apa yang pemerintah selama ini lakukan terlihat sangat parsial. Pemerintah mencoba menurunkan harga daging sapi justru di sektor hilir. Ini terlihat dari penekanan pemerintah kepada Bulog, BUMN pengimpor, pedagang daging, pelibatan Mabes Polri, dan kepala daerah.
Sebaliknya, kita belum melihat strategi pemerintah menjinakkan harga daging sapi di sektor hulu. Sejauh yang bisa dilihat publik adalah perjalanan kapal sapi rute Nusa Tenggara Timur-Jawa yang membawa ratusan sapi, tapi belum juga bisa memengaruhi harga sapi di pasar.
Tentunya pakar-pakar perdagangan sapi di Kementan dan Kemendag sudah tahu di titik mana penyebab kenaikan harga daging sapi. Mata rantai perdagangan daging sapi ini melibatkan banyak pihak, mulai dari peternak besar dan kecil, pengepul (feedlotter), rumah jagal, distributor, sampai ke pedagang daging di pasar.
Sejauh mana strategi dan ketegasan pemerintah bisa memengaruhi jalannya mata rantai di sektor hulu ini yang menentukan masa depan harga daging sapi di Indonesia. Tanpa strategi dan ketegasan pemerintah, rakyatlah yang akan jungkir balik membeli daging sapi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
