REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlu ada kementerian yang menangani secara khusus konservasi taman bawah laut. Meski pun masalah pelestarian taman nasional laut menjadi perhatian semua kementerian dan lembaga, namun Jokowi meminta agar terdapat kementerian yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan taman bawah laut.
"Saya menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengelola konservasi perairan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pariwisata", kata Jokowi dalam rapat terbatas terkait pengalihan kewenangan pengelolaan taman nasional laut di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/3).
Jokowi mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keindahan taman laut yang harus dilestarikan. Menurut dia, mengelola taman laut bukan hanya melestarikan keanekaragaman hayati, namun juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah pesisir.
Saat ini, Indonesia memiliki tujuh Balai Taman Nasional (BTN) yang mengelola sekitar empat juta hektare Taman Nasional Laut (TNL). Yaitu BTN Kepulauan Seribu, BTN Wakatobi, BTN Takabonerate, BTN Karimun Jawa, BTN Bunaken, BTN Togian, dan Balai Besar TN Teluk Cendrawasih.
Presiden pun menginstruksikan agar Kementerian Pariwisata mempersiapkan taman laut sebagai destinasi wisata dan memperkuat promosinya. Pengelolaan Taman Nasional Laut inipun diminta agar dipersiapkan dengan baik.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Daerah mendidik generasi muda untuk mencintai laut serta menjaga ekosistem laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
