REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI menyatakan bahwa kawasan Kalijodo merupakan milik pemerintah dan diperuntukkan untuk lahan hijau. Jika betul lahan itu milik pemerintah, tentu sangat beralasan jika pemerintah mengembalikan lokasi itu ke peruntukkan sebagaimana mestinya.
Masalahnya, saat ini ada masyarakat yang sejak awal merasa memiliki lahan di lokasi itu. Tentu itu perlu diperjelas sebelum dilakukan eksekusi.
Meski begitu, dalam hal tindakan tegas untuk menertibkan lokalisasi prostitusi, langkah Pemrov DKI perlu diapresiasi. "Tentu lokalisasi yang perlu ditutup tidak hanya yang ada di Kalijodo, tetapi juga di tempat-tempat lain. Dengan begitu, masyarakat bebas dari kekhawatiran dan rasa waswas," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, semalam.
Di sisi lain, kritik masyarakat terkait itu perlu juga didengar. Ada dugaan bahwa penutupan lokalisasi itu sarat dengan muatan politis, terutama menjelang pilkada DKI.
Kalau itu betul, kata Saleh, tentu niat baik yang ada sedikit tercemar. "Ahok itu sudah beberapa tahun memimpin DKI. Mengapa baru menjelang pilkada baru melakukan penertiban? Kenapa tidak dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya? Itu kritik yang sempat beredar dan menimbulkan konflik," kata politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
