REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengimbau masyarakat Jawa Barat agar tak mudah tergiur iming-iming rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). Heryawan meminta, masyarakat tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku bisa menjadikan honorer menjadi PNS atau merekrut menjadi PNS dengan memberikan sejumlah uang.
Bahkan, menurut Heryawan, masyarakat juga harus mewaspadai informasi rekrutmen yang berasal dari sejumlah portal dan laman palsu. Karena, bukan bersumber dari info valid pemerintah pusat/daerah.
"Saya imbau tidak mudah tergiur, selalu waspada," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher, Kamis (18/2).
Rekrutmen PNS, kata dia, saat ini tidak sembarangan dan prosedur yang ditempuhnya pun sangat ketat. "Apalagi kalau harus bayar dulu di muka, itu penipuan," katanya.
Aher mengatakan, ketatnya prosedur di Pemprov Jawa Barat terlihat dalam pengangkatan honorer. Yakni, batasan masa kerja dan persyaratan lain diatur dengan selektif dan menyulitkan rekayasa.
Aher mencontohkan proses rekrutmen honorer di sejumlah dinas, yang semula kandidatnya banyak, namun kemudian tersisa sedikit ketika proses tanggungjawab dilimpahkan kepada pimpinan di dinas tersebut.
"Ketika saya ubah mekanisme bahwa penanggungjawab utama data validitas honorer kepada kepala dinas, bukan di Gubernur, maka dengan sendirinya data yang diajukan menjadi lebih valid," katanya.
Namun, kata dia, rekayasa persyaratan honorer masih bisa ditemui. Karena itu, Ia dan jajarannya menyeleksi ketat agar muncul kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak.
"Jangan mau enaknya saja (diangkat jadi PNS), tapi tanggungjawabnya ada di saya. Kami kemudian ubah sistemnya dengan keabsahan dan tanggungajwab data harus dari awal, harus dari kepala dinasnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
