REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ramainya pemberitaan soal kunjungan pimpinan DPR bertemu Donald Trump dinilai tidak terlepas dari adanya politisasi. Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen menilai ketimbang ribut soal hal tersebut, akan lebih baik jika publik fokus pada kinerja DPR dalam hal legislasi.

"Sesungguhnya program DPR yang harusnya disikapi adalah minimnya produk undang-undang yang dihasilkan, padahal sudah hampir setahun," ujar dewan presidium Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen Willy Kurniawan, Senin (7/9). 

Dia menyimpulkan minimnya kerja tersebut harusnya membuat DPR berkaca diri. Dia menyayangkan tiga orang kader dari Fraksi PDI Perjuangan yang merupakan bagian dari parlemen justru memperuncing masalah ini. "Saya prihatin. Mereka lupa bahwa mereka adalah bagian dari parlemen itu sendiri," ucap Willy. 

Tidak ada insiatif dari DPR untuk meningkatkan produktivitas di parlemen itu sendiri, namun di satu sisi mereka malah ribut soal kunjungan ke salah satu calon Presiden AS. "Saya duga munculnya masalah ini untuk menuntut kekuasaan yakni mengganti struktur penggantian di DPR terutama untuk posisi ketua komisi," kata dia. 

Seperti diketahui, sejak masa sidang II, DPR hanya mampu merampungan dua UU, yakni UU Pilkada dan UU tentang Pemda. Itu pun dari peraturan pemerintah pengganti UU (perppu). Padahal dalam Prolegnas 2015, ada 37 rancangan UU yang ditargetkan selama tahun ini. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika