REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menegaskan, partainya bukan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), tapi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
PAN melihat, ada kepentingan yang lebih besar dibanding eksistensi KMP-KIH. Yaitu, kondisi perekonomian saat ini kurang sehat, sehingga membuat rakyat Indonesia semakin kesulitan.
"Saya tadi juga sudah sampaikan, bahwa kami bergabung ke pemerintahm bukan ke KIH," tegas Eddy pada Republika, Rabu (2/9).
Eddy menambahkan, bergabungnya PAN ke pemerintah karena partai berlambang matahari terbit ini ingin memberikan kontribusi nyata untuk memerbaiki ekonomi Indonesia. Yaitu, dengan berkontribusi langsung pada kepentingan yang lebih besar dibandingkan hanya berkutat pada KMP-KIH.
Dengan bergabungnya PAN ke pemerintah, menimbulkan konsekuensi PAN akan mendukung kebijakan-kebijakan Jokowi. "Saya pikir konsekuensi logis, bergabungnya PAN ke pemerintah kedepannya mendukung program-program pemeirntah," ujarnya.
Eddy menegaskan, saat ini sudah tidak relevan lagi adanya KMP-KIH. Sebab, adanya KMP-KIH justru membuat pengkotak-kotakan partai politik. Sebab, di pilkada serentak, KMP-KIH juga tidak relevan lagi untuk dipraktekkan. Jadi, relevansi KMP-KIH di tataran praktek sudah tidak ada lagi.
"Di tataran konsep mungkin ada, tapi pelaksanaannya di lapangan sudah tidak ada," katanya.
Eddy menegaskan, PAN tidak dalam posisi untuk meminta jatah kursi di kabinet. Menurutnya, sikap PAN diambil untuk mendukung kebijakan pemerintah mengatasi persoalan ekonomi. Dalam pertemuan dengan Jokowi juga tidak ada pembahasan soal posisi di kabinet.
"Kita tidak dalam posisi meminta posisi, dan kedua, tidak ada kondisi apapun terkait bergabungnya PAN ke pemerintah," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
