REPUBLIKA.CO.ID, BANGKALAN -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kembali perlunya sikap toleransi antar umat beragama.
Hal ini agar insiden di Tolikara, Papua, tidak terulang di daerah lain, terutama daerah yang berpotensi konflik terkait Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).
"Intinya harus membangun toleransi, saling gotong royong," ujar Tjahjo di hadapan peserta Musyawarah Besar ke-4 Masyarakat Madura se-Indonesia di Bangkalan, Madura, Sabtu (25/7).
Menurutnya, toleransi tersebut bisa diperoleh dengan adanya kesamaan persepsi tentang kemajemukan Indonesia. Ia menegaskan Indonesia menganut kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila yang semua penganutnya memperoleh hak sama dalam beribadah.
Pada acara yang sedianya dihadiri Presiden Joko Widodo itu juga Tjahjo menilai perlunya kehadiran pemerintah dalam kerukunan beragama, apalagi mengenai hal itu juga telah diamanatkan UUD 1945.
"Urusan agama dan keyakinan itu terserah masyarakat, tapi tugas pemerintah harus hadir, di tengah-tengah, memberikan kebebasan warga negara untuk memeluk agama," ujarnya. Dengan begitu, Tjahjo menilai akan terjadi keselarasan hubungan antar umat beragama sekalipun.
Pernyataan mantan anggota DPR RI enam periode tersebut tidak terlepas dari adanya konflik yang pernah terjadi di Madura, terutama berkaitan dengan agama atau aliran kepercayaan, yang terakhir 2013 lalu antara aliran Sunni dan Syiah.
"Nah itu aja, itu kita serahkan ke Kementerian Agama, kita tidak ikut campur, karena itu sensitif sekali, Pemda aja tidak selesai-selesai," ujar Tjahjo menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
