REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) meminta pemerintah menahan diri dari komentar yang dapat memperkeruh suasana pascapenyerangan mushalla di Tolikara.
Mereka meminta Dewan Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia memanggil pengurus GIDI Tolikara.
“Kami menghimbau pemerintah untuk bisa menahan diri dalam membuat pernyataan atau komentar yang kesannya meremehkan kasus ini dan memperkeruh suasana,” kata Muinudinillah Basri, Ketua DSKS Surakarta, dalam rilis yang diterima Republika, Selasa (21/7).
DSKS juga meminta keadilan para aparatur negara. Menjelang Natal, gereja-gereja dijaga oleh aparat seakan-akan umat Islam selalu meneror non-Muslim. Peristiwa penyerangan saat shalat Idul Fitri di Tolikara ini menjadi buktianggapan tersebut hanya fitnah.
Mereka mendesak majelis agama dan para tokoh kristen supaya serius mendidik jemaatnya. Dewan Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia harus memanggil pengurus GIDI, meminta pertanggungjawaban atas surat tersebut, memberi sanksi tegas, dan menyerahkan mereka ke pihak yang berwajib.
Menurut DSKS, sudah berulang kali pemerintah, khususnya TNI dan kepolisian, dilecehkan di Papua seperti yang dilakukan OPM.
Termasuk dalam kasus ini, masjid yang dibakar berada dekat kantor Koramil. Karena itu, mereka menilai harus ada tindakan tegas terhadap para perusuh tersebut.
“DSKS siap membangun kembali masjid yang telah dirusak. Kami meminta pemerintah memberikan jaminan keamanan dan kebebasan beragama yang telah dirusak oleh kelompok GIDI,” tambah Muinudinillah Basri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
