REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) meminta Pemerintah hadir dalam menyelesaikan kasus intoleransi di Indonesia beberapa waktu terakhir ini. Mereka akan menurunkan tim investigasi yang bekerja selama satu pekan di Tolikara untuk mengungkap kasus di sana.
Sekretaris Fungsi Aksi dan Pelayanan GMKI, Amos Simanungkalit mengatakan, masih banyak informasi simpang siur atas penyebab terjadinya insiden tersebut. Sejumlah informasi GMKI terima dinilai janggal. Apalagi kerusuhan terkait agama tak pernah terjadi di Papua.
“Kami meminta seluruh bentu-bentuk tindakan intoleransi di Indonesia diusut tuntas tanpa terkecuali. Kami minta kehadiran negara di dalam setiap masalah ini,” kata Amos dalam rilis pernyataan sikap GMKI, Ahad (19/7).
Ia juga menyayangkan lemahnya kinerja dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang tidak dapat mengantisipasi potensi pemicu insiden di Kabupaten Tolikara. Lemahnya BIN menyebabkan kerusuhan di sana tak terelakan. TNI dan Polri, kata dia, harus segera usut persoalan ini.
“Jangan sampai menimbulkan korban tambahan pascaperistiwa kemarin,” ujar dia.
GMKI juga meminta Pemerintah pusat mencabut akar persoalan dari seluruh bentuk intoleransi beberapa tahun di Indonesia. Antara lain seperti Surat Keputusan Bersama Dua Menteri tentang Rumah Ibadah dan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Eksistensi Ahamadiyah.
“Pasalnya keberadaan dari putusan tersebut menjadi dasar hukum sejumlah oknum melakukan tindakan intoleransi di berbagai tempat,” tutup dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
