REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan partainya tetap berada di luar pemerintahan.
Zulkifli mengatakan sejak awal pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK), PAN memosisikan untuk bermanfaat bagi kemajuan politik dalam negeri. Kata dia, meski berada di luar pemerintahan, bukan berarti menjadi 'musuh' atau penghalang program pemerintah.
"Saya selalu mengatakan, PAN berada di luar pemerintahan. Itu sama terhormatnya (jika bergabung bersama pemerintah)," kata dia, saat ditemui di kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (1/7). Meski begitu, dikatakan dia, tidak berarti PAN menolak untuk memberikan kontribusi baik bagi pemerintahan.
Fungsi PAN di luar pemerintahan, menurut dia, adalah untuk memberikan dukungan politik dari luar partai pendukung utama Jokowi-JK. Dukungan tersebut, dikatakan Zulkifli akan diberikan jika program pemerintah sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat.
Sebaliknya, kata dia, PAN akan menarik dukungan kepada rezim jika kebijakan pemerintah dianggap memberatkan masyarakat. "Jadi tidak kalah terhormat, yang penting kita dengan pemerintah itu yang kritis. Jadi itulah posisi PAN," sambung dia.
Reshuffle kabinet menguat setelah Presiden Jokowi menerima laporan evaluasi semester pertama kinerja Kabinet Kerja. Beberapa nama menteri dikabarkan akan digeser ke pos kementerian yang lain. Beberapa menteri pun dikabarkan akan dicopot.
Beberapa politikus dari partai utama pendukung pemerintah, menyarankan agar Jokowi merekrut kader dari partai nonpemerintah untuk kestabilan politik dan ekonomi. Di antaranya mengusulkan agar Jokowi menggandeng PAN atau partai Demokrat untuk merombak kabinet baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
