REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah menyeruaknya isu reshuffle Kabinet Kerja, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu melakukan jajak pendapat untuk melihat kinerja dan tindakan korporasi yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Jejak pendapat yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu tersebut dilakukan pada 1 hingga 10 Juni 2015. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan pada Presiden Joko Widodo untuk membandingkan laporan kinerja menteri BUMN.
Ketua Litbang FSP BUMN Bersatu Supriyono menjelaskan, dalam survei tersebut terdapat beberapa kriteria untuk melihat kinerja dan tindakan korporasi yang dilakukan Menteri Rini. Pertama mengenai kompetensi. Namun, dalam hasil jejak pendapat itu ditemukan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa Rini Menteri tidak memiliki kompetensi sebagai menteri BUMN.
"Survei didapati bahwa 78,3 persen dari 937 responden mengatakan bahwa Rini Soemarno dinilai tidak memiliki kompentensi sebagai menteri BUMN, dan hanya 21,7 persen yang mengatakan Rini memiliki kompentesi sebagai menteri BUMN," kata Supriyono di Jakarta, Kamis (25/6).
Supriyono menjelaskan, kecilnya kompetensi yang dimiliki mantan menteri perdagangan tersebut dalam jejak pendapat itu tercermin dari lemahnya komunikasi politik yang dilakukan Menteri Rini terhadap DPR serta partai pendukung yang memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Sebab, menjadi seorang menteri di dalam sistem pemerintah Indonesia saat ini dinilai tidak cukup hanya memiliki kemampuan managejemen teknis saja, tetapi harus juga mampu meyakinkan DPR. Alasannya, kemampuan lobi digunakan agar program dan kebijakannya disetujui di parlemen.
"Dalam menghadapi realitas politik di Parlemen, tentu para menteri dalam kabinet Jokowi-JK harus memiliki kemampuan lobi selain kempampuan teknis agar program dan kebijakannya disetujui di parlemen. Karena menteri di dalam sistem parlementer seperti sekarang ini tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi lebih dari itu harus mampu meyakinkan DPR," ujarnya.
Dalam temuan survei juga didapati bahwa 80,2 persen responden meyatakan, Menteri Rini tidak memiliki leadership yang kuat baik dalam memimpin Kementerian BUMN. Artinya, hanya 19,8 persen saja yang mengatakan Rini Soemarno memiliki leadership yang baik sebagai menteri BUMN.
"Hal ini tercermin ketika Rini menganti begitu saja direktur Bulog yang baru saja diangkatnya sendiri tanpa alasan yang jelas dan ukuran kinerja yang jelas. Artinya Rini tidak memiliki pertanggunggugatan tertinggi (terminal accountability) atas sukses atau gagalnya seluruh gerak organisasinya," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
