REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor mulai mengkritisi terkait Peraturan Menteri Keuangan terkait ketetapan menteri yang bisa memiliki mobil dinas sebanyak dua unit. Menurutnya hal tersebut seperti melecehkan masyarakat.
“Pemerintah sepertinya tidak sensitif, tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Ini sama saja seperti melecehkan masyarakat,” kata Firman, Senin (27/4). Menurutnya seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk membenahi sekolah yang rusak, jembatan penyebrangan yang belum layak, dan kesehatan yang perlu diperhatikan kembali.
Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri. Dalam peraturan tersebut, menteri dan pejabat negara mendapatkan ketetapan standar bnaru terkait mobil dinasnya.
Sesuai dengan peraturan tersebut, menteri dan pejabat negara setingkatnya ditetapkan mendapatkan standar barang dengan kualifikasi A. Yakni, menteri mendapatkan maksimal dua mobil dinas jenis sedan dan atau Sport Utility Vehicles (SUV) berkapasitas mesin 3.500 cc. Sementara wakil menteri dan yang setingkat hanya mendapat satu mobil dengan spesifikasi sama.
Terkait dengan peraturan tersebut, Firman mempunyai tanda tanya besar dan mengganggap seperti ada kamuflase politik yang dilakukan pemerintah. “Mengapa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti itu? Saya kira disini ada yang salah dengan mereka harus membuat kebijakan seperti itu toh fasilitas juga tidak kurang didapatkan oleh menteri-menteri itu,” tutur Firman.
Ia juga menambahkan, anggaran tersebut semestinya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang memang perlu dibenahi. “Ya boros memang, ini tidak sesuai dengan sifat-sifat petinggi politik yang diharapkan,” kata Firman.
Firman juga membandingkan pemerintahan sekarang dengan kepemerintahan dulu terkait dengan kebijakan yang memberatkan masyarakat. “Dibanding kepemerintahan yang lalu jelas ini jauh, peran mereka untuk bangsa dan masyarakat sangat tidak sesuai,” nilai Firman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
