REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Veri Junaidi mengatakan sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu melibatkan partai politik (parpol) atau Koalisi Indonesia Hebat jika ingin lakukan perombakan kabinet. Reshuffle, tambahnya, merupakan subjektivitas dan otoritas presiden untuk memilih dan menentukan para menterinya.

"Langkah Jokowi sudah baik kemarin ketika melibatkan KPK dalam memilih menterinya. Jika libatkan parpol, nanti akan ada perdebatan, misalnya ketika Menkumham yang ternyata berasal dari partai pengusung," kata Veri pada Republika, Senin (20/4).

Menurutnya, banyak pihak menilai beberapa kebijakan Menkumham berlandaskan kepentingan politis yang kompromis. "Putusannya juga selalu menimbulkan polemik," ungkapnya.

Jika Jokowi tetap melibatkan partai atau Koalisi Indonesia Hebat, lanjut Veri , akan ada kompromi politik yang baru lagi. "Ini terjadi, ketika kepentingan partai masuk lagi dalam pemerintahan," katanya. Veri menyarankan agar Jokowi melakukan perombakan itu sendiri.

Sebelumnya, wacana akan adanya reshuffle Kabinet Kerja Joko Widodo semakin menguat. Ada empat nama mengemuka yang disebut akan menggantikan menteri lama yang dianggap tidak bisa bekerja dan tidak loyal kepada presiden. Reshuffle akan dilakukan bersamaan dengan penggantian pejabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Ikuti Whatsapp Channel Republika