REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sulaiman L. Hamzah, selaku putera daerah Papua yang juga anggota Fraksi NasDem mengatakan, ada 65 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah dibahas oleh DPR periode lalu. Termasuk di dalamanya usulan calon Propinsi Papua Barat Daya dari Propinsi Papua Barat dan Propinsi Papua Selatan dimekarkan dari Propinsi Papua.
“Perlu diperhatikan adalah pendekatan pembangunan tanah Papua juga selaras dengan pendekatan adat dan budaya. Pemekaran kabupaten di Papua dan Papua Barat selama ini harus pula dijadikan evaluasi,” usulnya, Rabu (15/4).
Sulaiman beralasan, dalam pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat harus dengan formasi tepat untuk mengikutsertakan masyarakat adat dalam pembangunan. “Karena dalam kekhususan Papua, tidak ada sejengkal tanah pun milik negara, seluruhnya tanah adat,” ungkap mantan anggota MPR Fraksi Utusan Daerah mewakili Papua periode 1999-2004 ini.
Data BPS tahun 2014, angka kemiskinan absolut regional dua propinsi tersebut menduduki urutan tertinggi. Maka dengan adanya pemekaran wilayah baru, diharapkan ada pusat pertumbuhan baru. Peredaran uang dan anggaran pun akan terjamin dari dana pembangunan. Dengan begitu, kualitas kehidupan masyarakat di daerah tersebut dapat meningkat.
Sulaiman mengatakan, daerah otonomi baru harus dipersiapkan dengan matang. “Propinsi induk membiayai propinsi baru selama 3 tahun ke depan, jika mampu mandiri dan memadai maka akan dilepas, kalau tak mampu akan ditarik kembali," tambah Sulaiman.
Pemekaran prinsipnya untuk meningkatkan kemandirian daerah. Karena itu, dia meminta Kemendagri mengevaluasi daerah pemekaran yang telah ada. Sulaiman menghimbau jangan sampai setelah dua periode, pemerintahan kabupaten baru masih berkantor di kabupaten lama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
