REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MUI bidang Komunikasi dan Informasi Sinansari Ecip mendesak agar pemerintah segera merehabilitasi situs-situs Islam yang ternyata tak terindikasi berisi konten radikal. Sebab dengan pemblokiran sepihak yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atas rekomendasi Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT) kata Ecip sudah membuat nama baik situs Islam tertentu tercoreng.
"Kominfo sedang bicarakan ada 9 situs yang tidak bermasalah. Nanti diumumkan bahwa mreka ini tidak bermasalah. Itu juga yang dituntut oleh MUI yaitu merehabilitasi yang tidak bermasalah," kata Ecip di Masjid Sunda Kelapa, Selasa (7/4).
MUI kata Ecip sudah sejak awal bahwa keputusan pemerintah yang memblokir 22 situs Islam tersebut sebagai tindakan yang tergesa-gesa. Sebab, ketika beberapa pihak situs Islam yang kena blokir melakukan protes, ia melihat pihak Kemenkominfo kelabakan karna memblokir tidak didahului dengan dialog dengan pihak-pihak terkait.
Akan tetapi, sikap pemerintah yang buru-buru dalam melakukan pemblokiran ini dicurigai Ecip dimanfaatkan pihak tertentu untuk pengalihan isu untuk agenda pemerintah yang lain. Ia menyebutkan dalam waktu yang hampir bersamaan, pemerintah ternyata menaikan harga sembako seperti beras, bawang, dan harga barang lainnya.
Selain meminta pihak yang dirugikan mengambil langkah untuk mendesak pemerintah mengubah keputusan terkait situs yang diblokir, Ecip juga meminta masyarakat Indonesia juga tidak lengah dengan kebijakan yang secara diam-diam diambil pemerintah.
"Jangan-jangan ada yang disusup-susupkan untuk agenda tertentu, karena mereka sengaja alihkan perhatian umat terbesar di negeri ini yaitu Islam, agar persoalan mereka teralihkan," ujar Ecip.
Pria yang juga pernah bertugas di Komisi Penyiaran Indonesia ini menyebutkan agar kalangan muslim Indonesia tidak terpancing emosi atas kebijakan yang diambil. Sebab, hal ini kata dia memang sengaja dilakukan guna menyusupkan hal-hal yang sudah dirancang untuk mengelabui umat Islam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
