REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo soal penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian RI, tetap berpotensi menimbulkan polemik.
"Keputusan itu hanya akan menunda polemik. Pada ujungnya tetap akan menjadi polemik bagi Presiden," kata Firman Noor dihubungi di Jakarta, Ahad (18/1).
Firman mengatakan Presiden berada pada posisi dilematis ketika harus memutuskan melantik Budi Gunawan atau tidak. Karena itu, Presiden kemudian berupaya membangun wacana yang lebih bisa diterima banyak pihak.
Menurut Firman, bila Presiden pada akhirnya memutuskan membatalkan pengajuan dan pelantikan Budi Gunawan sebagai kapolri, maka bisa dianggap tidak menghormati DPR yang telah menyetujui calon yang dia ajukan sendiri.
"Pilihan itu juga berpotensi akan berhadapan dengan banyak kepentingan di partai politik. Namun, bila Presiden memutuskan untuk melantik Budi Gunawan, itu pilihan yang lebih fatal dan bisa kembali memunculkan konflik 'cicak dan buaya'," tuturnya.
Terkait keputusan DPR yang menyetujui Budi Gunawan sebagai calon kapolri, Firman menilai hal itu merupakan langkah untuk mengembalikan situasi supaya lembaga legislatif itu tidak lagi disorot di panggung politik.
"Itu merupakan taktik untuk kembali melempar 'bola panas' ke Presiden. Memang keputusan itu dikecam oleh publik, tetapi bagi mereka itu lebih baik daripada 'bola panas' berlama-lama di DPR," tukasnya.
Presiden Joko Widodo telah menyatakan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai kapolri dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam (16/1). "Menunda, bukan membatalkan. Itu digarisbawahi," ujar Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
