REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Taman Ismail Marzuki (TIM) sudah resmi dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT). Keputusan itu merupakan hasil dialog anatara Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saeful Hidayat dengan para seniman di TIM pada Selasa (13/1) kemarin.
"Masalah TIM udah beres udah jadi UPT," kata Basuki di Balaikota, Rabu (14/1).
Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki pengambil alihan pengelolaan TIM oleh Pemprov melalui UPT untuk menyelamatkan para seniman dari masalah hukum. Sebab, pengelaan TIM selama ini menggunakan dana hibah tapi tidak ada pertanggungjawaban. "Gak ada (niat untuk merugikan seniman), kita mau bantu budayawan gak bisa hibah tiap tahun," katanya.
Bupati Belitung Timur itu mengatakan, mulai saat ini pengelolaan gedung TIM menggunakan APBD DKI. Dana yang keluar dan masuk akan menjadi jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. "Karena itu harus ada UPT yang memakai APBD, tapi rancangannya tetap sama budayawan," katanya.
Kemarin, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat mendatangi para seniman di TIM. Dia berdiskusi dengan para seniman yang menolak TIM dikelola oleh pemprov melalui UPT.
Selaman ini TIM memang dikelola oleh Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) bermitra dengan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Kebanyakan pengurus dua lembaga itu adalah masyarakat dan seniman. Mereka dipilih langsung oleh Akademi Jakarta sesuai dengan kompetensi di bidangnya.
Para seniman itu menolak pengalihan dengan dalih takut kreatifitas mereka dibatasi setelah dikelola UPT. Para seniman setuju jika TIM diambil alih, namun pimpinan UPT harus diisi para seniman. Sementara pemerintah DKI berencana menggunakan pejabat eselon III.
"Kita setuju dengan adanya UPT tapi untuk yang mengepalai, kita tetap minta dari seniman," kata Kepala Pusat Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki, Bambang Subekti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
