REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) dituding menutup-nutupi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk Setya Novanto dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengalihan hak piutang (cassie) PT Bank Bali. SP3 tersebut diterbitkan Kejagung sejak 18 Juni 2003 dengan Nomor: Prin-35/F/F.2.1/06/2003.
Hal itu terungkap dalam gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (7/1). Direktur MAKI Boyamin Saiman mengatakan, dalam kasus tersebut, ada dua nama yang status hukumnya disembunyikan Kejagung.
Selain Setya Novanto, kata dia, ada nama mantan Menteri BUMN Tanri Abeng dan mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto. "Kejagung tutupi SP3 Setya Novanto dan telantarkan status tersangka Tanri Abeng dalam perkara dugaan korupsi cassie Bank Bali selama 11 tahun," katanya dalam rilis yang diterima Republika, Jumat (9/1).
Setya Novanto yang kini menjadi Ketua DPR itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung karena diduga kuat terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengalihan hak piutang (cassie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Dalam kasus tersebut, negara diduga merugi sebesar Rp 904,64 miliar pada tahun 1999.
Boyamin mendesak Kejagung untuk membuka kembali SP3 Setya Novanto. Sebab, berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Sahril Sabirin dan putusan Kasasi Pande Lubis telah disebutkan dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Setya Novanto dan Tanri Abeng bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi.
?Perkara dugaan tindak pidana korupsi pengalihan hak piutang (cassie) PT Bank Bali kepada BDNI yang terjadi pada tahun 1999 ditangani Kejaksaan Agung sejak tahun 2001. Dalam perkara yang merugikan negara sebesar Rp 904,64 miliar ?tersebut, sampai saat ini menyisakan beberapa tersangka yang kasusnya mangkrak di Kejagung.
Beberapa tersangka yang belum diproses lebih jauh adalah mantan Menteri BUMN Tanri Abeng, mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto dan mantan Direktur Utama PT Era Giat Prima yang kini menjabat sebagai Ketua DPR, Setya Novanto.
Hanya sedikit tersangka yang sudah diadili dalam perkara tersebut, yaitu mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, mantan Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pande N Lubis, dan mantan Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
