REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tentang legalitas minuman keras dinilai sebagai bentuk ketidakpekaan seorang pemimpin.
“Pernyataan Ahok terkait respons atas fenomena miras oplosan dengan solusi melegalkan pabrik miras merupakan kesalahan berpikir yang sangat fatal. Pernyataan Ahok justru menunjukkan sikap yang tidak peka terhadap masalah yang ditimbulkan akibat miras,” ujar anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati, Ahad (14/12).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini justru ingin meluruskan pemikiran Ahok. Menurutnya, jika ingin menekan miras oplosan, kuncinya di penegakan hukum (law enforcement) oleh aparat penegak hukum.
“Bukan seperti yang saat ini kerap muncul, bergerak bila ada kejadian,” ulas Okky.
Negara, ujarnya, telah mengatur ihwal peredaran miras dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Fraksi PPP sejak awal mengkritik regulasi tersebut karena sama saja memberi celah peredaran miras di Indonesia.
Apalagi, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan lewat Kepres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol karena bertentangan dengan berbagai regulasi di atasnya.
Politik hukum PPP, imbuh Okky, sejak awal tegas terhadap minuman beralkohol dengan mendorong terciptanya zona anti miras di Indonesia. Ini ditunjukkan dengan posisi PPP sebagai inisiator pembentukan RUU Anti Minuman Keras dan telah disetujui dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013.
“Kami berharap, RUU ini dapat masuk kembali dalam daftar Prolegnas 2015-2019,” urainya.
Lantaran ia melihat, dampak negatif dari peredaran miras ini jelas akan mengancam bonus demografi yang akan diraih RI pada 2025. Kadar merusak miras ini sederajat dengan narkoba, yang telah menggerogoti generasi muda.
“Ini sama saja ancaman bagi keberlangsung peradaban RI,” tegas Okky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
