REPUBLIKA.CO.ID, LUMAJANG -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menyatakan kebakaran hutan di kawasan lereng Gunung Semeru merupakan ulah manusia, dan bukan karena lava pijar.
"Tidak benar pemberitaan media yang menyatakan kebakaran hutan di lereng Semeru karena lava pijar dari kawah Jonggring Saloko, namun karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab," kata Kepala BPBD Lumajang Ribowo di Lumajang, Selasa (11/11).
Hutan di lereng Gunung Semeru terbakar pada akhir Oktober dan berhasil dipadamkan pada awal November 2014, sehingga total luas lahan hutan yang terbakar di lereng Gunung Semeru (3.676 mdpl) mencapai sekitar 717 hektare.
Sebanyak 717 ha tersebut meliputi hutan milik Perhutani seluas 242,5 ha dan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang merupakan jalur pendakian mencapai sekitar 475 ha.
"Kebakaran hutan diduga akibat pembukaan lahan yang dilakukan oleh sejumlah warga karena sebentar lagi musim hujan," tuturnya.
Ia mengimbau kepada warga dan semua pihak untuk menjaga ekosistem hutan karena hutan yang gundul dapat menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan, Perhutani, dan TNBTS untuk segera melakukan reboisasi dan melakukan pencegahan, agar tidak lagi terjadi kebakaran,"katanya.
Sementara Kepala Balai TNBTS Ayu Dewi Utari mengatakan kebakaran hutan yang terjadi di jalur pendakian Semeru diduga akibat kelalaian pendaki yang tidak mematikan api unggun dengan sempurna.
"Kami sudah melarang pendaki membuat api unggun di jalur pendakian karena cuaca yang cukup panas dan angin kencang selama musim kemarau dapat menyebabkan kebakaran, namun hal tersebut diabaikan," paparnya.
Pada 24 Oktober 2014 terjadi kebakaran di Ranu Kumbolo mencapai 15 ha dan di Watu Rejeng seluas 4 ha yang membakar semak-semak dan alang-alang kering.
"Total lahan yang terbakar selama 2014 di kawasan Gunung Semeru yang merupakan wilayah TNBTS mencapai 300 ha, sehingga kami imbau kepada pendaki dan masyarakat ikut serta menjaga ekosistem kawasan konservasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
