REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merampungkan hajat besarnya Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes). Agenda yang diselenggarakan di Gedung PBNU, Jakarta selama dua hari 1-2 November berjalan lancar.
“Alhamdulilah semuanya berjalan lancar,” ujar ketua panitia, Arvin Hakim Toha, yang juga merupakan salah seorang ketua PBNU, di Gedung PBNU, Jakarta Ahad (2/10).
Arvin menyatakan, acara PBNU yang digelar sangat sederhana berjalan tanpa banyak kendala. Acara yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan dengan lancar dan khidmat.
Arvin menjelaskan, acara ini menghasil beberapa hal. Rekomendasi hasil bahtsul masail yang berkaitan dengan agama seperti hukum aborsi dan persoalan lain. Selajutnya mengenai kekhalifahan seperti gerakan ISIS yang terjadi di Irak dan suriah.
“Hasil itu tuangkan dalam rekomendasi yang nanti akan disampaikan kepada presdien,” ujar Arvin yang juga merupakan anggota DPR RI F-PKB.
Kendati terdapat beberapa perdebatan alot sebelum memutuskan sebuah hukum, namun menurut Arvin hal itu merupakan kewajaran dalam dinamikan organisasi.
Secara detail, Munas dan Konbes NU meahirkan sembilan gagasan. Pertama, kecaman PBNU terhadap gerakan radikal Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS).
Kedua, tanggapan PBNU terhadap semangat Khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah yang digagas untuk Indonesia haruslah sesuai dengan semangan Nasionalisme.
Ketiga, PBNU mengharamkan perilaku aborsi tanpa adanya darurat kesehatan, hukum aborsi selain dalam rangkan kedaruratan medis adalah haram.
Keempat, PBNU akan mengunakan sistem pemilihan Rois Amm PBNU dengan sistem ahlul halli wal akdi. Pemilihan model ahlul halli wal akdi tidak menggunakan sistem pemilihan secara langsung.
“Rais Amm akan dipilih oleh ulama khos. Dari 99 calon, akan dipilih jadi sembilan. Lalu dipilih lagi jadi satu sebagai Rois Amm. Sementara Ketua Umum tanfidiyah tetap dipilih seperti biasa,” ujar Ketua PBNU Said Aqil Siraj dalam konferensi Pers.
Kelima, PBNU melahirkan rekomendasi kepada pemerintah. PBNU mengimbau pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan persoalan kemiskinan.
Keenam, PBNU mengimbau pemerintah untukl membuka lahan-lahan baru untuk kepentingan rakyat berupa pertanian, dan kebutuhan perekonomian rakyat yang riil lainnya.
Ketujuh, PBNU mengatakan, ide Presiden Jokowi mengenai hari santri tidak seharusnya ditetapkan pada 1 Muharram. Sebab, kata dia, 1 Muharram merupakan kebangan Islam di seluruh dunia.
“Lebih baik tanggal 22 Oktober yang diterapkan sebagai hari santri,” usul Said. 22 Oktober merupakan tanggal peringatan perjuangan santri dan kiai di Surabaya saat melawan penjajah yang menewaskan jendral Mallabi.
Kedelapan, PBNU mendukung UU Pedesaan. Dukungan Said terhadap UU tersebut dikarenakan mayoritas warga NU merupakan warga yang tinggal di pedesaan.
Kesembilan, PBNU mendukung langkah pemerintah dalam mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pencabutan BBM menurut Said adalah langkah baik karena dapat menghilangkan beban negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
