REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Asma Nadia
Ada fenomena unik (baca: aneh) di parlemen Indonesia, terutama di parlemen daerah. Sebagian besar anggota menggadaikan surat pengangkatan mereka sebagai anggota dewan untuk jaminan pinjaman uang di bank.
Angka totalnya ternyata cukup menakjubkan. Sebanyak 90 persen anggota DPRD Sumsel dan Bangka Belitung menggadaikan SK. Sedangkan di Jakarta, ada 29 anggota (dari 106) DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 yang menyerahkan SK pengangkatannya untuk pengajuan kredit. Di Kota Padang 36 anggota DPRD, di Kediri 25 anggota, dan juga di daerah lain. Bahkan, diperkirakan 50 persen anggota DPRD melakukannya.
Pinjaman yang mereka terima bervariasi, mulai dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta. Alasan penggadaian SK pengangkatan pun beragam. Ada yang digunakan untuk menutup biaya kampanye ketika maju menjadi anggota dewan. Ada yang dimanfaatkan untuk pembelian mobil baru, ada juga yang murni untuk kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, dan lain-lain.
Sebenarnya, mengajukan pinjaman di bank bukan hal aneh. Tak ada larangan seseorang dengan latar belakang profesi apa pun untuk mengajukan kredit ke bank. Pegawai, pedagang, wartawan, dokter, anggota DPRD, atau apa pun profesinya, bebas-bebas saja meminjam uang di bank.
Akan tetapi, entah mengapa saya tetap merasa perlu memberi catatan. Jika anggota DPRD sampai harus menggadaikan SK pengangkatan untuk pinjaman di bank, menurut pemahaman sederhana saya, merupakan indikasi bahwa mereka sungguh dalam keterdesakan ekonomi yang cukup tinggi. Dan ini berbahaya, sebab seseorang yang sedang dalam posisi ekonomi tidak kuat akan lebih mudah goyah dan tergiur dengan tawaran ekonomi yang menjanjikan (baca: suap atau korupsi).
Saya berharap semoga saja pinjaman dari bank akan membuat mereka lebih kuat menahan godaan ekonomi, bukan justru menjerumuskannya. Sebagian anggota meminjam uang untuk menutup pengeluaran besar semasa kampanye, dan ini merupakan indikasi politik biaya tinggi.
Saya teringat ceramah KH Zainuddin MZ puluhan tahun lalu. Sang dai berkata, jika politisi menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan jabatan, maka hal pertama yang dilakukannya adalah berusaha untuk ‘balik modal’ dulu. Semoga saja ini tidak terjadi.
Menurut saya, masuk ke wilayah politik adalah pengorbanan. Itulah momen ketika kita mengorbankan sumber daya, pikiran, dan uang pribadi untuk bangsa. Jika ada yang mengejar jabatan publik untuk memperkaya diri, maka sebaiknya mengurungkan niat saja karena jabatan publik bukan tempatnya mencari uang, melainkan untuk berbakti.
Wali Kota New York Bloomberg mengatakan bahwa sebaiknya seseorang yang masuk ke wilayah politik harus sudah mapan secara ekonomi sehingga waktunya bisa dicurahkan untuk rakyat. Tidak diganggu lilitan kesulitan ekonomi. Tidak pula tidak tergoda tawaran suap yang menggiurkan. Sang wali kota bahkan menolak dan akhirnya hanya menerima 1 dolar AS sebagai gajinya.
Sementara beberapa anggota dewan menggadaikan SK karena perlu membeli mobil atau memantaskan diri agar sesuai dengan jabatan. Hal yang justru membuat saya bertanya-tanya. Jika memang mereka ingin mendapat tempat di hati rakyat, seharusnya bukan materi yang ditonjolkan karena rakyat justru salut pada anggota yang banyak bekerja, bukan semata memperkaya diri.
Saya yakin masyarakat bisa membedakan anggota dewan yang menonjolkan diri dengan pemikiran yang kritis, kepedulian yang tinggi, inisiatif yang cerdas, dengan mereka yang hanya mengejar materi.
Saya teringat doa Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Rasulullah SAW dalam shalatnya berdoa, "Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan utang."
Sekalipun Rasulullah SAW tidak menempatkan berutang sebagai dosa, tapi ia mengiringi kata utang setelah dosa. Ini menunjukkan betapa besar potensi bahaya sebuah utang.
Utang akan mengekang kebebasan, entah waktu, entah finasial, atau kemandirian. Utang juga mempunyai risiko lebih besar jika jaminannya adalah kedudukan dalam jabatan publik.
Akhirnya saya hanya bisa berdoa. Semoga saja seluruh anggota dewan dibebaskan dari belitan masalah ekonomi sehingga waktu singkat mereka bisa dicurahkan untuk rakyat dan tidak tergoda tawaran suap dan korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
