REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Geopolitik Ekonomi Global Future Institute, Hendrajit mengaku tanpa skema kuat mulai dari pemberantasan hulu ke hilir, Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla bakal kesulitan memberantas mafia migas.
"Kalau skemanya 'nggak' tahu mau apa, omong kosong Jokowi-JK bisa memberantas mafia migas," ujarnya.
Jokowi, kata Hendrajit harus mempertimbangkan beberapa aspek dalam menjaga kedaulatan energi, yakni avalibility, aksesibility dan affordability.
Ia menjelaskan, availibility menyangkut ketersediaan minyak. Jika Indonesia tidak bisa memperoleh sumber-sumber minyak dan kilang minyak baru, maka akan rawan bagi kedaulatan energi Indonesia ke depan.
"Saat ini sedang terjadi perebutan kursi pemegang kebijakan di sektor migas, antara jaringan seven sister dan jaringan pengusaha minyak Cina," kata Hendrajit dalam diskusi publik KAMMI Nasional yang bertajuk 'Migas untuk Rakyat' di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Ahad (21/9).
Posisi yang diperebutkan, kata dia menambahkan, adalah jabatan Menteri ESDM dan Direktur Utama Pertamina.
"Analisa kami Taslim Yunus merupakan nama yang diusung kubu Jusuf Kalla dan kubu Sofyan Wanandi dan jaringan Cina seperti CNOOC, Petro cina yang berkolaborasi dengan ’players’ lokal semisal Raden Priyono dan Chandra Ekajaya dengan backup Jenderal Hendriopriyono," kata Hendrajit.
Sementara Darwin Silalahi merupakan nama yang disodorkan jaringan Seven Sister, dengan 'backup' Jenderal Luhut Panjiatan dan 'endorsment' jaringan Efendi Simbolon. "Darwin Silalaji saat ini menjabat sebagai CEO Shell Indonesia," kata Hendrajit.
Ia menyatakan, Taslim Z Yunus dan Darwin Silalahi akan mengisi dua posisi strategis dalam kebijakan di sektor migas. "Jadi antara kedua nama itu saja yang mengisi posisi Dirut Pertamina dan Menteri ESDM".
Di sisi lain menurut Direktur IMES Erwin Usman, pembentukan Satgas tersebut juga perlu dikaji kembali keberadaannya. Jangan sampai satgas itu dibentuk untuk memberantas mafia migas, tapi justru malah menumbuhkan para mafia baru dalam lima tahun ke depan.
"Satgas anti mafia migas yang dibentuk Jokowi ini jangan sampai dalam rangka mau memberantas mafia, tapi dalam lima tahun ke depan malah menumbuhkan mafia baru," kata Erwin di tempat yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
