REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Wacana peniadaan Kementerian Agama di kabinet Jokowi-JK mengindikasikan upaya kelompok sekuler ingin memecah belah umat beragama di Indonesia.
“Saya berpendapat, umat Islam harus melawan. Caranya buat ramai wacana penghapusan Kementerian Agama ini,” ujar Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Muballigh Jakarta (KMJ) Edy Mulyadi, Rabu (17/9).
Alasan untuk meramaikan, sebut Edy, supaya Jokowi-JK tahu, bahwa di luar soal ini ramai dibincangkan. Kalau memang ternyata benar, supaya Jokowi-JK tahu adanya penolakan sangat keras dari umat Islam. Dengan begitu, diharapkan mereka akan membatalkan rencana yang sama sekali tidak bijak tersebut.
Kemenag, menurutnya, punya sejarah panjang sebagai upaya Soekarno ‘menyenangkan’ umat Islam, setelah setuju penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Ini semacam jalan tengah, dari kelompok sekuler yang menghendaki dipisahkannya urusan agama dan negara di satu sisi, dan keinginan umat Islam agarmemasukkan Islam ke dalam negara.
“Jika rencana Jokowi-JK menghapuskan Kemenag, tidak bisa tidak, kebijakan itu menjadi wujud kemenangan kelompok sekuler. Ini berdampak negara tidak boleh lagi campur tangan terhadap urusan agama karena urusan agama jadi urusan pribadi,” papar Edy.
Dampak dari dihapuskannya Kemenag, dinilainya, cukup serius. Akan terjadi kebingungan dan keresahan umat. Misalnya, akan ditutupnya Kantor Urusan Agama (KUA). Dampak yang tidak kalah seriusnya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pendirian rumah ibadah menjadi gugur.
Sebagai informasi, kelompok agama lain, khususnya Kristen dan Katolik, sudah lama sangat bernafsu mencabut SKB ini.
Pada sebuah pertemuan, Edy menerangkan, Ustaz Syafii Antonio menjelaskan, bahwa lima dari tujuh saudaranya adalah aktivis bahkan pendeta agama Katolik dan Kristen.
“Waktu kampanye Pilpres, kelompok ini memberi dukungan kepada Jokowi-JK dengan deal, mereka akan mencabut SKB 3 menteri itu. Begitu JW-JK terpilih, yang pertama mereka lakukan adalah menagih presiden terpilih untuk memenuhi janjinya mencabut SKB 3 menteri,” beber Edy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
