REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai laporan harta kekayaan yang disampaikan pasangan capres dan cawapres di KPU, Selasa (1/7) siang ini tidak detail. Selain itu, pemaparan tersebut juga dinilai terlambat karena seharusnya hal itu menjadi syarat pencalonan.
Kordinator divisi korupsi politik ICW, Abdullah Dahlan mengatakan, LHKPN sudah sejak lama perlu dilaporkan. Dengan begitu, publik akan menilai calon pejabat publik ini berani melaporkan harta kekayaanya secara terbuka. Namun, apa yang disampaikan, tadi masih umum, tidak rinci.
“Capres dan cawapres harus menjelaskan detail. Misal ada informasi, harta itu darimana saja dan dalam bentuk apa saja,” kata Abdullah usai penyampaian LHKPN di KPU, Selasa (1/7).
Bila hal itu dibuka, kata dia, dapat menjadi dokumen kontrol publik untuk melaporkan hal yang tidak disampaikan pejabat publik tersebut. Mekanisme ini harus dibuka KPK dan KPU. Bukan hanya itu, laporan ini juga harus jelas, apakah hanya terhadap para kandidat atau keluarga mereka.
Sebab, harta kekayaan itu bukan hanya milik pihak bersangkutan, tapi mungkin sudah berpindah ke tangan istri dan anaknya. Ke depan, ia menjelaskan, hal itu harus juga dilampirkan agar lebih rinci dalam LHKPN. Ini dapat menjawab modus mengaburkan aset dengan perpindahan harta kekayaan.
“KPK dan KPU harus lebih merinci lagi harta kekayaan. Sebab ini bisa menjadi langkah awal publik untuk menilai kandidat pasangan capres dan cawapres yang akan mereka dukung,” ujar dia.
[removed][removed] [removed][removed]
Ikuti Whatsapp Channel Republika