REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI-Polri (DPP Pepabri) Agum Gumelar membantah rumor yang beredar bahwa dirinya ditawari posisi menteri kalau Jokowi terpilih menjadi presiden 2014-2019.
Hal tersebut menyusul adanya dugaan tawaran menteri dari pihak PDIP, lantaran Agum dengan tegas menyatakan untuk tidak mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden mendatang.
"Oh tidak ada," kata Agum bertemu dengan capres Partai Gerindra di kantor DPP Pepabri, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4).
Agum menyatakan tidak memiliki niat lagi menjadi seorang menteri. Akan tetapi, kalau presiden baru nantinya menunjuk dirinya sebagai menteri maka ia akan bekerja semaksimal mungkin menjalankan amanah tersebut.
"Siapapun yang akan menawari saya itu interest saya cuma satu, yaitu mudah-mudahan pemikiran saya bermanfaat bagi bangsa dan negara. Tapi saya sebetulnya sudah tidak ada interest ke arah situ," tutur menteri perhubungan era pemerintahan Megawati Soekarnoputri itu.
Agum mengklarifikasi pernyataannya sebelumnya, yang tidak mendukung Prabowo. Menurut dia, statemennya itu hanya obrolan santai "warung kopi" biasa dan bukan dalam kapasitas dikutip pers. Karena itu, ia meminta agar pernyataan tersebut tidak perlu dipermasalahkan lagi.
"Itu pernyaataan yang sifatnya hanya ngobrol dan diluar record. Ya sudah lah itu tidak usah dipermasalahkan lagi," ujar Agum. Karena itu, jika pendapatnya yang tak mendukung Prabowo sebagai presiden maka hal itu tidak memiliki pengaruh sedikit pun terhadap pencapresan Prabowo.
Kendati begitu, mantan menkopolhukam itu mengaku, suka dengan visi dan misi yang dicanangkan Prabowo. "Dan saya senang apa yang disampaikan beliau kepada kami, yakni akan berkontestasi dengan cara damai dan konstitusi dalam memenangkan pilpres," kata Agum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
