REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Deden Mauli Darajat (Alumnus Universitas Ankara Turki/Dosen Komunikasi UIN Jakarta)
Partai Keadilan dan Pembangunan atau Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) memenangkan pemilihan umum kepala daerah se-Turki pada 30 Maret 2014 lalu dengan perolehan suara sebesar 45,5 persen. Hasil pemilu lokal ini cukup mengejutkan karena dalam setahun terakhir Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan dan partainya AKP diserang berbagai kelompok dan partai oposisi terkait berbagai kebijakan.
Sebelum pemilu lokal berlangsung, terdapat beberapa isu yang ingin melemahkan petahana pada tahun politik di Turki ini. Pertama isu skandal korupsi yang melibatkan anak-anak dari tiga menteri dalam pemerintahan Erdogan, yang mengakibatkan ketiga menteri itu mundur dari jabatannya. Selain itu tersebar juga rekaman suara yang kontennya tentang pembicaraan Erdogan dan Hilal Erdogan yang membahas penyimpanan uang dengan jumlah besar.
Kedua, kebijakan penutupan lembaga bimbingan belajar. Lembaga bimbel ini ditutup, karena menurut Erdogan hanya sebagai kesiasiaan karena sudah ada sekolah negeri yang formal, sementara bimbel nonformal. Lembaga bimbel ini milik gerakan hizmet yang didirikan oleh ulama besar Fethullah Gulen. Kebijakan ini mendorong pihak Gulen dan gerakan hizmet berang dan melakukan kritik keras terhadap Erdogan dan AKP.
Perang kritik antara Erdogan dan Gulen terjadi di media massa. Gulen yang biasanya enggan diwawancara, khusus soal ini ‘turun gunung’ dan mau diwawancara oleh media untuk membela gerakan hizmet. Padahal pada pemilu sebelumnya gerakan hizmet adalah pendukung AKP.
Ketiga, protes Gezi Park sejak 28 Mei 2013. Kebijakan pemerintah Turki untuk menata kota Istanbul memunculkan protes keras dari berbagai kelompok yang memang tidak pernah setuju dengan kepemimpinan AKP. Protes dengan demonstrasi yang bersifat masif ini berlangsung di berbagai kota besar di Turki yang mengakibatkan jatuhnya korban baik dari demonstran maupun dari pihak kepolisian. Demonstrasi Gezi Park ini masih berlangsung beberapa pekan sebelum pemilu lokal.
Keempat, pemblokiran media sosial. Sepekan sebelum pemilu lokal serentak di Turki, pemerintah Turki memblokir dua media sosial yaitu Twitter dan Youtube. Penutupan ini terkait dengan tersiar dan tersebarnya rekaman suara skandal korupsi yang melibatkan Erdogan dan anaknya. Selain juga tersebarnya rekaman kebijakan luar negeri Turki terhadap Suriah. Pemblokiran ini berefek pada protes masyarakat Turki dan dunia yang menyebut pemerintahan Erdogan sebagai pemerintahan bercorak otoritarian.
Keempat isu ini tidak dapat menghentikan laju AKP yang memenangkan pemilu lokal serentak di Turki. Sebab keempat isu ini tidak berpengaruh terhadap pilihan warga Turki yang masih mempercayai Erdogan dan partainya. Isu-isu di atas itu faktanya hanya beredar pada kelas menengah dan bersifat elitis. Sementara pemilih tersebar di pelbagai daerah dari kelas bawah, menengah dan elite dan pemilih kelas bawah berjumlah lebih banyak ketimbang kelas menengah dan elite.
Kemenangan AKP ini disebabkan bebeberapa hal. Pertama adalah ketidakpercayaan masyarakat Turki terhadap partai oposisi baik Partai Rakyat Republik atau Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) maupun Partai Gerakan Nasionalis atau Milliyet Hareket Partisi (MHP). Hasil pemilu lokal Turki 2014 menyebutkan CHP memperoleh suara sebanyak 27,8 persen sementara MHP mendapat suara sebesar 15,2 persen. CHP adalah partai yang memerintah Turki sebelum AKP selama hampir 80 tahun. Selama CHP memimpin Turki tidak ada perubahan yang signifikan.
Kedua, kebijakan AKP selama memimpin Turki berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Turki. Selama lebih dari satu dekade memimpin Turki, perubahan dapat dirasakan. Ketika CHP memimpin Turki pendapatan perkapita hanya sebesar 3.000 dolar AS, sementara sejak AKP memimpin pada 2002 sampai saat ini meningkat pesat menjadi 11.000 dolar AS. Pertumbuhan ekonomi Turki rata-rata pertahun mencapai di atas 6 persen lebih. Dengan begitu peningkatan ekonomi ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Turki. Beberapa pemilih mengungkapkan keinginannya agar adanya stabilitas ekonomi dan politik.
Ketiga, kultur Islam melekat pada AKP. Meskipun Turki negara yang menganut ideologi sekulerisme, namun mayoritas penduduknya adalah Muslim. Masyarakat Turki rindu akan kultur Islam yang memang sudah melekat sejak beberapa abad lalu ketika kerajaan Seljuk dan Kesultanan Turki Usmani menjadi penguasa di semenanjung Anatolia. Hal ini terlihat dari hasil referendum perubahan konstitusi pada 2010 lalu yang menghasilkan 58 persen rakyat Turki menginginkan perubahan. Dengan begitu, larangan penggunaan kerudung di tempat publik dicabut.
Kemenangan AKP pada pemilu lokal ini akan berdampak dan membuat Erdogan dan partainya lebih percaya diri dalam menghadapi pemilihan Presiden Republik Turki pada Agustus 2014 dan pemilu legislatif pada Juni 2015 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
