REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG- Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang berpendapat pembiyaan saksi oleh negara dalam pesta demokrasi, justeru dapat menghasilkan pemilu bermutu.
"Perdebatan soal pembiayaan saksi pemilu oleh negara hanya melihat uang sebagai patokan. Mestinya yang lebih substantif untuk dilihat adalah saksi sebagai salah satu unsur dari penyelenggara pemilu, yang dapat menghasilkan pemilu yang bermutu," kata Ahmad Atang di Kupang, Selasa.
Dia mengemukakan hal itu terkait pro-kontra seputar pembiayaan saksi partai politik di tiap tempat pemungutan suara (TPS) yang biayanya ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp700 miliar.
"Saksi itu sebagai salah satu unsur dari penyelenggara pemilu. Hal ini menegaskan bahwa negara harus mempersiapkan saksi dalam pelksanaan pemilihan umum mendatang," kata Pembantu Rektor I UMK itu.
Menurut dia, selama ini saksi justeru disiapkan oleh peserta pemilu sehingga menimbulkan banyak problem, karena kurangnya pengetahuan soal pemilu, tidak independen, kurang bertanggung jawab sehingga jaminan kualitas pemilu masih jauh dari harapan.
Jika pola rekrutmen saksi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, LSM dan kelompok independen lainnya akan menghasilkan pemilu bermutu. "Kalau ini yang menjadi dasar pijak dalam membangun pemilu yang berkualitas maka konsekwensi biaya menjadi tanggung jawab negara," katanya.
Menurut dia, ini bukan sesuatu yang aneh karena badan pengawas pemilu dapat merekrut relawan pemantau pemilu, maka tidak ada salahnya kalau KPU dapat melakukan hal yang sama yaitu merekrut saksi untuk lebih menjamin pemilu berkualitas.
Mengenai kemungkinan saksi parpol bisa dimanfaatkan, dia mengatakan sulit dimanfaatkan oleh partai politik tertentu karena saksi ini direkrut dari kalangan perguruan tinggi, LSM dan kelompok independen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
