REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menilai jilbab adalah budaya bangsa ini. Polwan yang ingin berjilbab harus diberikan kemudahan. Mereka ingin menjalankan keyakinannya sekaligus melestarikan budaya bangsa ini.
Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir, menyatakan pihaknya dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan persoalan jilbab Polwan. Sebenarnya, jelas Haedar, kalau Polri mendasarkan pijakannya pada konstitusi, maka hal ini akan menjadi sederhana. “Ini hak beragama. UUD menjamin hal itu,” imbuhnya, saat dihubungi, Rabu (12/2). Jilbab juga menjadi hak budaya bangsa ini yang mayoritas muslim.
Dia menyatakan Polri harus bertindak cermat dan konstitusional. Berjilbab bagi siapapun, termasuk Polwan, adalah hal mendasar. “Beri hak berjilbab. Atur model dan warnanya sesuai dengan tren Polri,” jelas Haedar. Muhammadiyah akan terus mengawal hal ini agar segera ada sikap jelas Kapolri. Muhammadiyah sebagai kekuatan keagamaan dan moral, kata Haedar, meminta Kapolri segera mengatur soal jilbab Polwan.
Sampai saat ini, pihaknya menilai Polri belum punya keinginan politik untuk mengakhiri problem krusial tersebut. Sikap Polri dinilainya masih sangat kaku terkait jilbab polwan. Polri dinilainya masih belum membuka diri. Akhirnya, Polwan yang mau berjilbab mengalami kendala.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
