REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Meski belum keluar hasil resmi, namun Komisi Pemilihan (EC) Thailand mengatakan jumlah pemilih saat pemilihan umum, Ahad (2/2), mencapai 45,8 persen. Namun banyak pihak menganggap, pemilu belum membawa jalan keluar atas masalah-masalah yang terjadi di Thailand.

Dilansir dari The Bangkok Post, Sekretaris Komisi Pemilihan Jenderal Puchong Nutrawong mengatakan pada Senin (3/2) bahwa sekitar 45,84 persen rakyat Thailand memberikan suara mereka. Dari total 44.649.742 pemilih, sebanyak 20.468.646 orang ternyata memberikan suara mereka.

Angka-angka tersebut belum termasuk pemilih di sembilan provinsi di mana pemilu dibatalkan. Kesembilan provinsi itu antara lain Songkhla, Trang, Phatthalung, Phuket, Surat Thani, Ranong, Krabi, Chumphon dan Phangnga.

EC melaporkan, provinsi dengan jumlah pemilih tertinggi adalah Provinsi Lamphun dengan 72.80 persen suara, diikuti oleh Nong Bua Lamphu dengan jumlah pemilih sebanyak 72.50 persen, dan Bung Kan dengan 70 persen suara.

Jumlah pemilih cukup mengejutkan mengingat ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bangkok ditutup para demonstran. Para demonstran dan partai oposisi juga mengklaim tak semua kursi parlemen akan terisi, artinya partai pemenang tetap tak dapat membentuk pemerintahan baru nantinya.

Pemilu merupakan upaya yang digelontorkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk mengakhiri konflik dengan pengunjuk rasa selama hampir tiga bulan. Namun pengunjuk rasa yang menuduh pemerintah melakukan korupsi menolak penyelenggaraan pemilu.

Pengamat dari Human Rights Watch Sunai Phasuk mengatakan, pemilu di Thailand bukan lagi sebagai ajang kontes antara kandidat. Namun lebih pada apakah pemilihan bisa berlangsung ata tidak. Bahkan siaran di stasiun televisi Thailand bukannya menampilkan proyeksi pemenang pemilu, melainkan menampilkan daerah pemilihan (dapil) mana yang buka dan tutup.

Ikuti Whatsapp Channel Republika