REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan Kapal Freedom Flotilla dari Australia bersama awak maupun penumpangnya akan berhadapan dengan aparat teritorial dan keamanan bila datang tanpa dilengkapi dengan berbagai persyaratan perizinan di Indonesia.
"Saya pun tidak mengetahui dengan pasti tentang rencana kedatangan kapal tersebut, kecuali membaca dari media. Bila mereka tidak memiliki izin, maka urusannya diserahkan ke pihak keamanan, baik itu TNI-AL, TNI-AD maupun Polri," tegas Gubernur Enembe di Jayapura, Rabu (29/8).
Ia mengatakan harus pula dipastikan apa tujuan para penumpang kapal tersebut karena bila hanya kunjungan biasa bisa saja diizinkan, namun bila ada misi terselubung maka mereka akan berhadapan dengan pihak keamanan.
"Papua merupakan bagian dari negara Indonesia yang berdaulat sehingga mereka harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di negara kita," tegas Gubernur Enembe.
Kapal Freedom Flotilla yang membawa 27 aktivis pendukung Organisai Papua Merdeka dikabarkan telah bertolak dari Australia, dan dijadwalkan pada awal September tiba di perairan Indonesia, serta bersandar di Merauke
Ikuti Whatsapp Channel Republika
