REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertahan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Ancaman bakal di depak dari koalisi tidak membuat ciut nyali mereka menolak kebijakan pemerintah itu.
"Bagi PKS tidak tepat bila pemerintah menaikan harga BBM," kata Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Abdul Hakim di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).
Hakim menyatakan sikap PKS menolak kenaikan BBM merupakan salah satu butir keputusan rapat Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP) PKS pada Rabu (12/6) malam di kediaman Ketua Majelis Syuro, Hilmi Aminuddin, di Bandung.
Menurutnya, DPTP PKS berpandangan kenaikan harga BBM akan semakin menambah beban rakyat di tengah gejolak harga menjelang Idul Fitri. "Sebentar lagi Ramadhan dan Idul Fitri sehingga inflansi tidak terkendali," ujar Hakim.
Selain menolak kenaikan BBM, rapat DPTP juga memutuskan soal perbedaan sikap menteri-menteri PKS di kabinet menyikapi kenaikan harga BBM. Hakim mengatakan PKS mempersilakan menterinya mendukung rencana kenaikan harga BBM meski berbeda dengan keputusan partai.
"Fraksi berjuang untuk rakyat menolak BBM naik. Sedang menteri dipersilahkan membantu presiden," kata Hakim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
