REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang semakin intens melawan kebijakan-kebijakan pemerintah tak lepas lantaran tidak tegasnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sikap lembek SBY seolah melegitimasi politik standard ganda yang diterapkan PKS. 

"SBY tidak pernah benar-benar secara serius menerapkan sanksi tegas bagi mitra koalisinya yang jelas-jelas tidak satu frame dengan kebijakan pemerintahan SBY," kata pengamat politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Gungun Heryanto ketika dihubungi Republika di Jakarta, Sabtu (8/6).

Gungun mengatakan saat ini PKS merasa leluasa mengkritik rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Mereka sama sekali tidak merasakan ketatnya batasan aturan yang ditetapkan dalam koalisi. Menurutnya, PKS telah belajar dari pengalaman politiknya mereka sebelumnya bahwa meski berseberangan posisi mereka tetap akan aman.

"Meskipun mereka berbeda PKS merasa akan tetap aman dalam perahu SBY hingga 2014," ujar Gungun.

PKS akan terus memainkan politik standar ganda hingga 2014. PKS tidak mungkin berani menarik menterinya dari kabinet meski secara institusi mereka memiliki pandangan berseberangan dengan pemerintah soal kenaikan harga BBM bersubsidi. PKS, menurut Gungun, cenderung akan menunggu reaksi SBY. 

Gungun menyakini PKS sudah siap dengan risiko didepak dari koalisi. Menurutnya, bila nanti SBY mendepak PKS dari koalisi, hal itu akan dijadikan PKS sebagai amunisi pencitraan menuju 2014. PKS akan memposisikan diri sebagai partai yang dizolimi dan menjadikan hal ini sebagai momentum soliditas internal. 

"PKS tak akan mengundurkan diri dari koalisi, jika pun dikeluarkan mereka akan menjadikan itu sebagai strategi pencitraan untuk 2014," kata Gungun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika