REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat meminta Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Susilo Bambang Yudhoyono bersikap (SBY) tegas terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bagi Demokrat sikap ambigu PKS soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan bentuk pelanggaran terhadap kontrak koalisi. 

"Pak SBY mesti berani tegas keluarkan PKS," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana ketika dihubungi Republika di Jakarta, Sabtu (8/6).

Sekretaris Forum Silaturahmi Pendiri Partai Demokrat ini menjelaskan kontrak koalisi mengharuskan setiap partai politik mendukung program dan kebijakan pemerintah. Namun, Sutan menegaskan sikap PKS justru menunjukan sikap sebaliknya. 

Secara frontal PKS malah menyebut kenaikan BBM sebagai kebijakan menyengsarakan rakyat. Terlihat dari berbagai spanduk yang dipasang kubu PKS di seantero jalan Ibu Kota. 

"Mereka bagian pemerintah. Kok malah melawan kebijakan pemerintah," ujar Sutan.

Sikap tidak tegas SBY pada PKS dianggap bisa merugikan citra pemerintah dan keutuhan koalisi. Pasalnya menurut Sutan sikap politik ambigu yang ditunjukan PKS bukan tidak mungkin dicontoh mitra koalisi lain. Kalau sudah begini tinggalah Demokrat sebagai partai utama pengusung SBY terkena getahnya.

Sutan menambahkan ambiguitas politik PKS juga bisa berdampak negatif terhadap pembelajaran politik masyarakat. Koalisi hanya bakal dilihat sebagai alat partai mewujudkan kepentingan masing-masing. "Sikap PKS menganggu Setgab. Membingungkan rakyat," kata Sutan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika