REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Peneliti dan kandidat doktor dari Universitas Paramadina Jakarta, Suratno, menegaskan bahwa kekalahan parpol Islam dalam pemilu di Indonesia karena mereka meninggalkan pengejawantahan nilai-nilai universalitas Islam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
"Mereka kalah karena meninggalkan nilai-nilai Islam yang substantif seperti kesejahteraan, keadilan, kemajuan, kesetaraan melalui panggung politik di Indonesia," katanya di sela-sela riset di Universitas Goethe di Frankfurt, Jerman, Sabtu waktu setempat.
Menurut Councellor, Fungsi Politik KBRI Bern Renata Siagian kepada Antara London, hal itu dikemukakan Suratno dalam acara "roundtable discussion" bertajuk "Political Islam: From North Africa to Southeast Asia" yang diadakan KBRI Bern.
"Forum diskusi yang dihadiri peserta dari unsur pemerintah, akademisi, dan anggota masyarakat madani lainnya itu diadakan KBRI Bern bekerja sama dengan forum politik luar negeri Swiss dan International Security Network (ISN) di Zurich," katanya.
Dalam diskusi itu, Suratno mengatakan kaum Muslim Indonesia mayoritas juga bisa menarik pembeda yang tegas antara Islam simbolik dan jargon/slogan semata dengan Islam substantif yang lebih bisa dirasakan mashlahat dan manfaatnya dalam kehidupan mereka.
Panel yang dimoderatori Peter Faber kepala ISN itu menyoroti bagaimana partai politik dengan dasar Islam mempengaruhi sistem politik negara-negara Mesir, Pakistan, Bangladesh, dan Indonesia dan apakah nilai Islam mempengaruhi pula proses pemilu dalam negara tersebut.
Selain Suratno yang sedang mengadakan penelitian di bidang antropologi politik dan agama, pembicara lainnya adalah Dr Lorenzo Vidino dan Dr Prem Mahadevan dari Centre for Strategic Studies.
Dari ketiga paparan yang disampaikan, terlihat dalam suatu negara dengan penduduk mayoritas Muslim, partai politik atau kelompok yang berkuasa akan memanfaatkan isu-isu yang memiliki nilai keislaman untuk menarik suara dalam pemilu ataupun untuk mempertahankan kekuasaannya.
Namun demikian disepakati penetapan sistem nilai yang tidak bersifat universal atau mengayomi seluruh unsur masyarakat baik oleh partai politik maupun oleh pihak yang berkuasa akan membuat negara menjadi lemah, perpolitikan menjadi rapuh dan rentan terhadap konflik
sumber : Antara
