REPUBLIKA.CO.ID, oleh: Azyumardi Azra
Apa makna sejarah dan ingatan kolektif dalam membangun identitas bangsa yang berwatak? Tak banyak wacana dan diskusi mengenai tema semacam ini terutama karena sejarah mungkin bagi sebagian orang, sejarah tak lebih dari sekadar narasi masa silam, yang sering tidak begitu jelas (obscure) dalam kesadaran dan memori kolektif bangsa.
Lagi pula ‘ingatan kolektif’ mana yang relevan dan dapat membantu pembangunan identitas bangsa yang berwatak. Meski ada isu-isu semacam itu, justru tema ini menjadi tema Lokakarya Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Bogor pekan lalu (23/3/2013).
Indonesia kaya dengan sejarah narasi, sejak masa prasejarah, Majapahit, Sriwijaya, kesultanan Islam, penjajahan Belanda dan Jepang, proklamasi kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, sampai masa Reformasi sekarang. Tetapi, narasi belaka tidak banyak membantu pembentukan identitas bangsa yang berwatak.
Sebaliknya, sejarah naratif yang menyimpan ingatan bersama, betapapun samar-samar dan tidak akuratnya dalam konteks ‘sejarah akademis’ (academic history), boleh jadi hanya menimbulkan kepedihan, kemarahan, dan bahkan dendam. Bukankah banyak warga masih menyimpan kemarahan terhadap penjajahan Belanda yang begitu panjang dan pedih; atau penjajahan Jepang yang nyaris identik dengan romusha, kerja paksa untuk kejayaan ‘matahari terbit’ (Dai Nippon).
Dari perspektif ini, sejarah naratif juga adalah sebuah ranah pertarungan (field of contestation) di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu dengan sejarah dan kolektif memori bangsa. Ingatlah pada perdebatan di kalangan sejarawan pascakemerdekaan tentang sejarah ‘Belanda-sentrisme’ (Neerlando-centric) pada satu pihak dengan ‘Indonesia-sentrisme’ (Indo-centric).
Kedua, bentuk sentrisme ini dapat berujung pada narasi sejarah tidak akurat, yang jauh dari sejarah seperti terjadi (history as it is). Karena itu, narasi sejarah—apalagi sejarah akademis—harus terhindar dari sentrisme apa pun. Meski penelitian dan penulisan sejarah akademis yang diharapkan menghasilkan narasi sejarah lebih akurat, kontestasi sejarah tetap berlanjut sampai kini. Kontestasi itu melibatkan tidak hanya sejarawan akademis, tetapi juga berbagai kelompok masyarakat dan juga rezim berkuasa.
Jika sejarawan akademis memiliki kepentingan untuk mengungkapkan sejarah ‘sebagaimana adanya’, kelompok-kelompok masyarakat berkepentingan untuk menemukan dan meninggikan tempatnya dalam sejarah, yang sekaligus membesarkan peran masing-masing dalam pengungkapan sejarah (unfolding of history).
Rezim berkuasa juga sangat berkepentingan dengan sejarah. Tidak hanya untuk kepentingan pemeliharaan dan kesinambungan status quo politik, tapi sekaligus juga untuk mendapatkan tempat lebih utama dalam sejarah. Tak kurang pentingnya pula adalah untuk membesarkan warisan (heritage) rezim dalam perjalanan sejarah bangsa.
Dalam konteks kepentingan rezim penguasa, sejarah menjadi sejarah kepentingan ideologis (ideological history). Sejarah ideologis ini dalam banyak hal merupakan ‘reinvented history’, sejarah dibuat (-buat), yang bisa berubah dari satu rezim ke rezim lain karena kepentingan mereka yang bisa berbeda satu sama lain.
Demikian, sejarah ideologis pada masa Presiden Soekarno adalah sejarah untuk ‘character and nation building’, yang terus ditekankan melalui ‘jangan sekali-kali melupakan sejarah’ (‘jas merah’). Selanjutnya dalam masa Presiden Soeharto, sejarah ideologis mengambil bentuk dalam ‘janur kuning’, ‘Serangan Umum 11 Maret’ di mana peran Soeharto menjadi sangat besar. Dan di masa SBY belum terlalu jelas; mungkin dalam bentuk klaim seperti pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 6 sampai 6,5 persen per tahun.
Kontestasi sejarah ideologis hampir bisa dipastikan bakal terus berlanjut ke masa depan. Dengan kontestasi itu, memori kolektif warga dan kelompok masyarakat juga bakal terus berubah atau mengalami modifikasi tertentu.
Lalu bagaimana sejarah dengan memori kolektif bisa memainkan peran lebih besar dalam pembangunan identitas bangsa yang berwatak? Untuk kepentingan ini, pertama-tama dalam sejarah ada banyak peristiwa objektif yang dapat menyumbang kepada pembentukan watak. Ini misalnya terlihat dalam peristiwa perlawanan terhadap penjajahan, revolusi kemerdekaan sampai kepada figur-figur historis yang dalam sejarah akademis telah terbukti memainkan peran penting karena keunggulan watak dan karakternya.
Tak kurang pentingnya adalah penyajian sejarah tidak hanya sebagai narasi kejadian masa silam yang kering dan tidak menarik. Untuk bisa menyumbang pada pembentukan watak, sejarah mesti interpretatif—yang bisa memberikan penjelasan, makna, dan bahkan hikmah dalam peristiwa tertentu di masa silam. Dengan begitu, sejarah interpretatif dapat memberi inspirasi dan kekayaan rohani yang mutlak bagi pembentukan identitas bangsa yang berwatak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
