REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan rencana pemekaran tiga Komando Armada TNI Angkatan Laut masih harus menunggu selesainya revisi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI.
"Perpres 10 sedang dikaji kembali untuk direvisi dan Presiden juga sudah menyetujui," kata Laksamana Agus Suhartono kepada wartawan usai memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Kamis.
Jabatan KSAL diserahterimakan dari Laksamana TNI Soeparno kepada penggantinya Laksamana Madya Dr Marsetio MM yang sebelumnya menjabat Wakil KSAL.
Menurut dia, pemekaran Komando Armada itu merupakan bagian validasi organisasi dari program pembangunan TNI AL untuk menjadi lebih profesional, handal dan disegani.
Saat ini, terdapat dua Komando Armada TNI AL, yakni wilayah timur (Surabaya) dan barat (Jakarta) yang masing-masing dipimpin seorang panglima berbintang dua (Laksamana Muda).
"Nantinya akan ada seorang panglima bintang tiga (Laksamana Madya) yang membawahi tiga Komando Armada, yakni timur, tengah dan barat. Dia akan bertanggung jawab terhadap wilayah armada laut Indonesia yang cukup besar," katanya.
Akan tetapi, Laksamana Agus Suhartono tidak merinci kapan revisi Perpres tentang organisasi TNI tersebut akan selesai. "Sekarang revisinya sedang digodok," tegasnya.
Terkait pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista), ia menjelaskan bahwa Markas Besar TNI telah mencanangkan program pencapaian kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF), termasuk di TNI AL, bisa tercapai pada 2024.
"Saya harapkan pada 2014, program MEF di TNI-AL sudah mencapai sekitar 40 persen. 'Blue print' pembangunan MEF sudah disusun dan pimpinan TNI-AL harus konsisten melaksanakan itu," tambahnya.
Saat menyampaikan amanat pada upacara sertijab, Laksamana Agus Suhartono menyatakan, dinamika penugasan TNI ke depan, khususnya TNI AL akan semakin berat dan komplek.
TNI AL akan dihadapkan pada tantangan tugas pembangunan kekuatan matra laut, pemberdayaan wilayah pertahanan laut, serta penegakan hukum dan pengamanan wilayah laut yurisdiksi nasional.
"Semua itu membutuhkan kesiapsiagaan seluruh jajaran prajurit TNI AL agar mampu menjawab setiap persoalan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional yang berkembang," kata Panglima TNI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
